Stafsus Menteri PPPA: Kekerasan Seksual Sudah Masuk Dalam Tahap yang Membahayakan

226 Views

Jakarta, Diberitakan. com– Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Agung Putri Astrid dalam Diskusi tentang Urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang Komprehensif pada Kamis (6/8) mengatakan saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap yang membahayakan, bukan hanya bagi para korban, tetapi juga bagi kehidupan sosial, bangsa dan negara. Peraturan terkait tindak pidana kekerasan seksual perlu diperkuat dengan adanya UU khusus dan komprehensif seperti Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) yang harus segera dibentuk.

Ia juga menjelaskan pembentukan UU PKS bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban, seperti mendapat keadilan dan pemulihan yang optimal hingga tuntas. Selain itu, berbagai peraturan terkait penghapusan kekerasan seksual juga harus dipastikan membahas mekanisme pencegahan yang efektif, sehingga kekerasan seksual dapat dihentikan dan tidak terus berulang.

“Hadirnya UU PKS sebagai UU khusus, bertujuan agar segala bentuk kekerasan seksual dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Para korban juga harus mendapatkan keadilan serta pemulihan. UU ini juga bersifat komprehensif, sebagai dasar bagi penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual secara maksimal dan memastikan para pelaku tidak lepas dari hukuman (impunitas). Hal ini sekaligus memberi pesan bahwa tidak ada tempat aman bagi para calon pelaku (no save haven) saat akan menggunakan celah hukum atau tradisi untuk berlindung,” terang Agung Putri

Koordinator Seknas Forum Pengada Layanan (FPL), Veni Siregar mengungkapkan berdasarkan data yang dihimpun FPL selama 2017-2019, kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia mencapai 1.290 kasus. Veni menuturkan berbagai peraturan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang ada, masih belum memadai dan belum mampu memberikan akses keadilan dan pemulihan efektif (effective remedies) bagi korban. Veni juga meminta kepada Kemen PPPA untuk terus mendukung pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bersama Kementerian/Lembaga lain serta melakukan konsolidasi dengan masyarakat luas.

“Seluruh peraturan tindak pidana yang ada saat ini, belum mencakupi berbagai jenis kasus kekerasan seksual secara menyeluruh, termasuk belum lengkapnya hukum acara dan prosedur pembuktian kasus. Hal ini, tentu berdampak pada minimnya proses penegakan hukum yang seringkali berujung pada impunitas. Inilah kelemahan dari peraturan yang ada, sehingga membatasi dan menyulitkan para penegak hukum dalam memberikan akses keadilan dan pemulihan efektif bagi para korban, seperti masih adanya perbedaan perspektif di antara para aparat penegak hukum dan proses hukum acara yang masih konvensional,” jelas Veni.

Pada diskusi ini turut  hadir pula Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Edward OS Hiariej yang menekankan pentingnya RUU PKS dalam hukum pidana khusus. “RUU PKS adalah hal yang urgent dan harus dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. RUU PKS juga harus menggunakan pendekatan pidana dan sosiologis, serta perlu dalam hukum pidana khusus dan komprehensif karena bukan hanya mengatur persoalan penindakan tetapi juga pencegahan, termasuk perlindungan pada korban sampai pada tahap rehabilitasi. Hukum acara pidana tidak bisa dilakukan secara konvensional,” ujar Edward.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social profiles

Sponsor