MoU PLAN Indonesia Dengan DKP Jawa Tengah Perkuat Fishers’ Center

57 Views

Diberitakan.com | Semarang – Perkuat Fishers Center, Pusat perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP) berbasis masyarakat perlu diperkuat kehadiran dan layanannya bagi AKP, yang bekerja dalam rentang jam kerja yang panjang dan dalam kondisi kerja yang intens serta berisiko tinggi.

Sebabnya, sebagai kelompok pekerja di industri perikanan tangkap, AKP sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah dan juga organisasi kemasyarakatan dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan agar terhindadr dari eksploitasi tenaga kerja, termasuk kerja paksa dan perdagangan orang.

Menyikapi hal itu, organisasi pengembangan masyarakat dan kemanusiaan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) melalui SAFE Seas Project, mendirikan Fishers’ Center, yaitu pusat perlindungan AKP berbasis masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Kali ini, Plan Indonesia menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah untuk bekerja sama dalam penguatan Fishers’ Center. Dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur SAFE Seas Project, Nono Sumarsono dengan Kepala DKP Provinsi Jawa Tengah, Ir. Fendiawan Tiskiantoro, M.Si., di kantor DKP Provinsi Jawa Tengah, Selasa  (13/4/2021).

Fendiawan menjelaskan profesi nelayan memiliki risiko kecelakaan yang tinggi, karena ketidakpastian cuaca di tengah laut.

“Dengan kondisi kerja yang berbahaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah mendorong penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan serta BPJS. Sosialisasi PKL dan BPJS ini dilakukan di 11 pelabuhan di wilayah Jawa Tengah, sebagai upaya perlindungan awak
kapal perikanan,” ujar Fendiawan.

Sementara itu, Nono menyampaikan, Fishers Center merupakan pusat informasi dan edukasi bagi AKP, sekaligus tempat untuk melayangkan aduan terkait praktik kerja paksa dan perdagangan orang.

“Komitmen bersama ini dibutuhkan untuk memperkuat fungsi Fishers Center yang akan berlokasi di kantor Kesyahbandaran di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari. Kerja sama ini akan mendorong penerapan PKL dan membuka akses bagi AKP dalam mendapatkan informasi hak dan layanan rujukan terkait pelanggaran ketenagakerjaan,” terang Nono.

Diskusi Upah Sektoral Perikanan di Jawa Tengah sekaligus Seremoni penandatanganan nota kesepahaman dilanjutkan dengan talk show bertema “Quo Vadis Upah Sektoral Perikanan di Provinsi Jawa Tengah”. Dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Disnakertrans), dan Dosen Ahli Hukum Administrasi Negara Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam diskusi tersebut, Muhammad Iqbal dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian KKP memaparkan regulasi untuk pengaturan upah bagi AKP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2016 (Permen KP 42/2016) tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan.

Ketentuan upah bagi AKP diatur dalam dua skema, yaitu gaji bulanan/pokok dan gaji bagi hasil. Gaji bulanan senilai dua kali Upah Minimum Regional (UMR), termasuk gaji pokok, tunjungan berlayar, bonus produksi, uang lembur dan uang tunggu. Namun, tantangan di lapangan saat ini adalah gaji bulanan belum diterapkan dan bagi hasil belum cukup transparan.

Untuk itu KKP mengusulkan, pengaturan dalam rancangan Permen untuk lebih mendetilkan isi PKL yang harus mencantumkan komposisi bagi hasil dan memuat hak dan kewajiban para pihak dengan jelas.

“Ketentuan perundangan Upah Minimum Sektoral diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan pasal 49, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum pasal 12, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” urai Adi Nugroho, Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

Muhamad Azhar, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang menjelaskan bahwa upah sektoral di Provinsi Jawa Tengah dapat menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan bersangkutan.

“Perlu menegaskan kapan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundangan-undangan yang baru harus mulai dilaksanakan,” tandas Muhamad Azhar.

SAFE Seas Project yang didukung oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (USDOL) berupaya untuk memperkuat perlindungan awak kapal perikanan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong rantai pasokan yang adil dan transparan dalam industri perikanan, diantara sektor swasta dan pemerintah. SAFE Seas Project bekerjasama dengan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia sebagai mitra pelaksana.

Sekilas SAFE Seas Project

Safeguarding Against and Addressing Fishers’ Exploitation at Sea (SAFE Seas) adalah proyek perlindungan awak kapal perikanan yang dikelola oleh Plan International dan sedang dilaksanakan di Indonesia dan Filipina. SAFE Seas bertujuan untuk memerangi kerja paksa dan perdagangan orang di kapal penangkapan ikan di kedua negara. Di Indonesia, SAFE Seas dilaksanakan oleh Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia), bekerja sama dengan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia.

Pendanaan untuk proyek ini disediakan oleh Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat (USDOL) berdasarkan perjanjian kerja sama IL-31472-18-75-K. Seratus persen dari total biaya proyek dibiayai dengan dana federal, dengan total lima juta dolar.Materi ini tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan USDOL, juga tidak menyebutkan nama dagang, produk komersial, atau organisasi yang menyiratkan dukungan oleh Pemerintah Amerika Serikat.

Tentang Yayasan International Plan Indonesia (Plan Indonesia) Plan International telah bekerja di Indonesia sejak 1969 dan resmi menjadi Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) pada 2017. Kami bekerja untuk memperjuangkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan.

Plan Indonesia mengimplementasikan aktivitasnya melalui 4 program, yaitu Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Kesehatan dan Agensi Remaja, Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan Kaum Muda, serta Kesiapsiagaan Bencana dan Respons Kemanusiaan. Kami bekerja di 7 provinsi, termasuk di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dengan target untuk memberdayakan 1 juta anak perempuan. Selain itu, Plan Indonesia juga membina 36 ribu anak perempuan dan laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Informasi lebih lanjut: https://plan-international.or.id.

Sekilas Plan International Plan International adalah organisasi pengembangan masyarakat dan kemanusiaan internasional yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan kesetaraan anak perempuan. Kami memperjuangkan sebuah dunia yang adil untuk pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan, bekerja bersama anak, kaum muda, masyarakat dan mitra. Plan International bekerja bersama anak-anak, kaum muda dan masyarakat untuk mengatasi akar masalah diskriminasi terhadap perempuan, eksklusi dan kerentanan. Dengan capaian, pengalaman dan pengetahuan, Plan International mendorong perubahan dalam praktek dan kebijakan tingkat lokal, nasional dan global.

Plan International tidak berafiliasi dengan agama, organisasi politik atau pemerintahan tertentu. Lebih dari 80 tahun, Plan International membangun kemitraan yang kuat untuk hak anak. Saat ini kami bekerja di lebih dari 70 negara.

[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social profiles

Sponsor