Mempertanyakan Ketegasan Aparat Penegak Hukum Menindak Dugaan Pelanggaran Prokes

536 Views

,Diberitakan.com | Maros –– Larangan kerumunan sejak pandemi menjadi salah satu syarat untuk aktivitas masyarakat, ketegasan pemerintah dan aparat penegak hukum harus dipertanyakan dalam penindakan dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasalnya kegiatan Dufan Ceria Indonesia yang berlokasi di belakang Bank Sulsel PTB Maros bisa menjadi salah satu pemicu dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

Kegiatan tersebut membuat beberapa lembaga kepemudaan dan kemahasiswaan melayangkan protes kepada pemerintah dan aparat penegak hukum salah satunya Celebes Advocation Center (CAC).

Ketua Wilayah Celebes Advocation Center (CAC) Noer Fajriansyah mengatakan bahwa pihaknya merasa heran saat berdirinya pasar malam tersebut karena diduga kuat tidak mengantongi izin keramaian.

“Kami juga heran kenapa bisa ada kegiatan yang bisa memicu pelanggaran protokol kesehatan, kami menduga kuat kegiatan tersebut tidak mengantongi izin keramaiaan,” ujar Fajrin.

Ia menambahkan bahwa pihaknya meminta ketegasan aparat penegak hukum dalam menindaki dugaan pelanggaran protokol kesehatan di kegiatan tersebut.

“Kami meminta kepada pihak aparat penegak hukum untuk tidak melakukan pembiaraan terhadap dugaan pelanggaran protokol kesehatan seperti pemicu terjadinya kerumunan yang berada di kegiatan tersebut.”. tegasnya.

Ia juga meminta kepada pemerintah setempat untuk mengambil langkah tegas agar tidak terjadi kerumunan yang mengancam kesehatan masyarakat.

“Kami meminta kepada pemerintah setempat untuk mengambil langkah tegas agar tidak terjadi kerumunan yang bisa saja mengancam kesehatan masyarakat dimasa pandemi ini, apalagi kami menduga kerumunan terjadi hampir tiap malam di pasar malam dibelakang bank sulsel ptb maros tersebut,” tandas Fajrin.

Saat dikonfirmasi via whatsapp, Kapolres Maros menegaskan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan izin.

“Polisi tidak ada keluarkan izin keramaian pada masa pandemi ini,” ujar Kapolres Maros.

Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Maros Ibu Hj Ida Rahmy Chalid, S.sos,, M.,Si saat dikonfirmasi via whatsapp mengatakan bahwa mengenai pasar malam yang ada dibelakang Bank SulSel PTB Maros kami sudah ada Surat Perintah Tugas khusus melaksanakan Tugas Pemantauan dan Pengawasan situasi dan kondisi keamanan pada area PTB dan sekitarnya yang berlaku sampai dengan 31 Juni 2021..

Ia melanjutkan, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan tentunya Sat Pol PP melaksanakan penegakan sesuai Perda Kabupaten Maros no.6 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian Covid – 19,” lanjut Kasat Pol PP Maros.

Hasan Rahim, S.Kep.,Ns.,MARS. Sekretaris II Satgas Covid 19 Maros saat dikonfirmasi via whatsapp mengatakan bahwa ” Saya kira sesuai aturan, saat ini penanganan COVID-19 berjalan bersama-sama antara pencegahan COVID-19 dan pemulihan Ekonomi. Kegiatan ekonomi kreatif seperti yang berjalan di belakang BPD tentu harus tetap mengikuti protkes. Untuk menjamin protkes tentu disinilah peran penegak disiplin sebagaimana diatur dalam Perda No.6/2020,” sebut Rizal.

Ia menambahkan “Jadi orang tidak dilarang bergiat tetapi bergiat dengan tetap menerapkan protkes ketat. Untuk menjamin protkes tetap berjalan maka yang terpenting adalah penegakan disiplin bagi yang abai. Bergiat di era New Normal masa Pandemi Cobid-19 apalagi penerapan PPKM tentu harus mematuhi protkes. Meski kenyataannya terkadang banyak yang abai protkes. Disinilah pentingnya penegakan disiplin. Dan untuk itu Maros sudah ada Perda No.6/2020,” terang Rizal.

Anchank

2 thoughts on “Mempertanyakan Ketegasan Aparat Penegak Hukum Menindak Dugaan Pelanggaran Prokes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social profiles

Sponsor