Penilaian Aset Jadi Bahasan FGD Kejati Jatim-MAPPI

Penilaian aset menjadi topik utama kegiatan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) di Aula Kejaksaan Negeri Surabaya, Rabu (30/9/2026). Agenda tersebut berlangsung dalam format Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi mengenai kebutuhan penilaian aset dalam penanganan perkara.

Forum itu mengusung tema penguatan sinergi Kejati Jatim dan MAPPI dalam penilaian aset untuk kepastian hukum serta perlindungan kepentingan negara. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Dr. IG Punia Atmaja NR, S.H., M.H., membuka kegiatan tersebut. Pembahasan diarahkan untuk menyamakan pemahaman mengenai penilaian aset dalam perkara.

Pemahaman Kebutuhan Penilaian Aset

Dalam pemaparannya, Aspidsus menyampaikan bahwa penilaian terhadap objek yang berkaitan dengan perkara perlu dirumuskan secara tepat. Hal yang perlu dipahami mencakup kondisi ketika penilaian aset dibutuhkan, pilihan jenis penilaian, batas pekerjaan, serta data dan dokumen yang harus tersedia. Kejelasan kebutuhan itu menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara.

Ketua I Dewan Pimpinan Nasional MAPPI Dewi Smaragdina, S.E., M.Sc., MAPPI (Cert.), hadir bersama jajaran pengurus MAPPI. Peserta lainnya terdiri atas pejabat eselon IV Bidang Pidsus Kejati Jatim, para Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan staf dari Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur, serta anggota MAPPI Jawa Timur.

Materi Regulasi dan Etika Profesi

Materi forum disampaikan Dadan Kuswardi, S.E., M.E., selaku Kabid Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya DPPPK Kemenkeu; Dewi Smaragdina; Ketua IKJPP MAPPI Ir. Abdullah Fitriantoro, M.Sc., MAPPI (Cert.); Ketua Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia MAPPI Dr. Erick, CA, CPA, MAPPI (Cert.), Ph.D.; serta Ketua Dewan Penilai MAPPI Ihot Parasian Gultom, S.E., MAPPI (Cert.).

Para narasumber mengulas regulasi, pembinaan profesi, dan etika penilai. Peran Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam proses penanganan perkara juga menjadi bagian pembahasan. Peserta meninjau penerapan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dalam penilaian aset.

Penerapan kedua ketentuan itu diarahkan untuk menjaga keandalan opini nilai agar sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kejati Jatim bersama MAPPI kemudian mendorong komunikasi serta sinergi dalam menyusun kebutuhan penilaian aset secara tepat.

Kesamaan pemahaman yang dibangun melalui kegiatan tersebut ditujukan untuk mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, dan akuntabel sekaligus memperkuat kepastian hukum. Penilaian aset diharapkan tetap disusun sesuai kebutuhan perkara dan ketentuan yang berlaku.

Baca berita lain di Hukum