Bawaslu Siapkan Usulan Revisi Pemilu lewat Kajian Dapil

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyatakan usulan revisi Pemilu perlu disiapkan melalui kajian daerah pemilihan (dapil) menuju Pemilu 2029. Pernyataan itu disampaikan dalam Diskusi Tematik bersama Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM) di Bogor, Jumat (2/10/2026).

Herwyn menjelaskan, prinsip utama penataan dapil ialah kesetaraan nilai suara, termasuk “harga” kursi yang sebanding antardapil. Indeks ketimpangan antardapil DPR pada Pemilu 2024 disebut membaik dibanding 2019. Namun, beban pemilih per kursi tertinggi masih lebih dari empat kali beban terendah.

Kajian dapil untuk usulan revisi Pemilu

Menurut Herwyn, perbedaan beban pemilih tersebut masih menyisakan ruang perbaikan. “Di situlah ruang perbaikan yang perlu dijawab. Penataan dapil menuju Pemilu 2029 perlu dikaji secara mendalam sebagai bahan usulan Bawaslu dalam revisi Undang-Undang Pemilu,” ungkapnya.

Ia menilai penataan dapil tidak berhenti pada pembagian peta. Akses wilayah yang terpisah lautan, sungai, dan pegunungan perlu diperhitungkan karena dapat memengaruhi efektivitas anggota legislatif dalam bekerja serta menjangkau konstituen.

Faktor wilayah dan keterwakilan masyarakat

Herwyn juga menyebut letak geografis, budaya, dan karakteristik masyarakat sebagai pertimbangan dalam desain dapil. Keterwakilan komunitas adat dan kelompok minoritas turut berkaitan dengan kemampuan anggota legislatif menjangkau konstituennya.

Dia berharap kapasitas jajaran pengawas diperkuat karena pengawasan penataan dapil membutuhkan pengkajian yang matang. Herwyn menyatakan pemilu yang representatif ditentukan bukan hanya oleh pihak yang terpilih, melainkan juga oleh bobot politik setiap suara yang proporsional.

Baca berita lain di Politik