Abdul Wachid Soroti Produk Impor Nonhalal di Pasar

Abdul Wachid menilai peredaran produk impor nonhalal di pasar Indonesia menunjukkan UU Jaminan Produk Halal belum diterapkan sebagaimana mestinya. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menyampaikan penilaian tersebut di Joglo Aspirasi, Margoyoso, Kalinyamatan Jepara, Selasa (27/10/2026). Ia mengaitkan persoalan itu dengan kerugian masyarakat, dampak kesehatan, dan ancaman terhadap produk lokal.

Menurut Abdul Wachid, UU Jaminan Produk Halal telah disahkan pada 17 Oktober 2014. Namun, ketentuan tersebut belum berjalan penuh. Ia menjelaskan bahwa masih adanya barang impor nonhalal dan produk lokal tanpa label menjadi tanda bahwa pelaksanaan regulasi belum sesuai dengan tujuan awalnya. Penjelasan itu disampaikan saat Komisi VIII membahas kondisi barang yang beredar di pasar.

“Jadi UU No 33 tahun 2014 itu ibarat hanya pajangan. Usianya sudah 12 tahun tapi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ancaman pidana atau denda juga tak jalan. Ini yang rugi masyarakat dan negara kita,” kata Abdul Wachid di Jepara.

Abdul Wachid dan Sorotan terhadap Barang Beredar

Produk impor yang menjadi perhatian meliputi makanan dan minuman, kosmetik, serta fashion. Dalam kelompok fashion, ia menyebut sepatu yang dibuat dari kulit babi. Keberagaman barang itu membuat persoalan tidak hanya berkaitan dengan satu jenis komoditas. Produk Impor yang belum memenuhi ketentuan halal disebut masih masuk dan beredar di pasar Indonesia.

Komisi VIII DPR RI juga menemukan adanya produk lokal yang belum memiliki label halal. Temuan itu disampaikan bersamaan dengan pembahasan mengenai barang dari luar negeri. Artinya, persoalan yang diangkat mencakup barang impor dan produksi dalam negeri. Keduanya dipandang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan jaminan produk halal yang menjadi dasar kerja regulasi.

Abdul Wachid menjelaskan bahwa praktik yang dinilai terlarang tersebut dapat merugikan masyarakat. Dampaknya juga disebut berkaitan dengan kesehatan dan keberlangsungan produk lokal. Ia menyampaikan keprihatinan jajaran Komisi VIII terhadap kondisi itu. Dalam penjelasannya, keberadaan barang nonhalal menjadi salah satu alasan utama mengapa pelaksanaan undang-undang kembali dipertanyakan.

Perbandingan Penerapan Regulasi

Abdul Wachid menyebut aturan jaminan produk halal telah diterapkan di sejumlah negara lintas benua. Amerika Serikat, Eropa, China, Timur Tengah, Australia, New Zealand dan lainnya masuk dalam daftar yang ia sebut. Ia kemudian menilai penerapan di Indonesia masih setengah hati. Perbandingan tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa dasar aturan saja belum cukup tanpa pelaksanaan yang nyata.

Komisi VIII DPR telah menanyakan pelaksanaan regulasi kepada Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Lembaga itu diketahui Ahmad Haikal Hassan. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan kondisi barang tanpa label halal dan kewajiban pengawasan. Dalam rangkaian pembahasan itu, Produk Impor nonhalal kembali disebut sebagai salah satu persoalan yang perlu dijelaskan pelaksana aturan.

BPJPH mencanangkan Wajib Halal Oktober atau WHO pada 17 Oktober 2026. Namun, hingga 27 Oktober 2026, program itu disebut belum jelas. Keterangan tersebut menjadi bagian dari penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban halal. Abdul Wachid menyebut waktu pencanangan dan kondisi program itu ketika menjelaskan bahwa pelaksanaan regulasi masih belum terlihat dalam tindakan yang tegas.

Sosialisasi UU Jaminan Produk Halal, menurut Abdul Wachid, sudah dilakukan sejak 2024. Ia menyebut kegiatan tersebut belum menghasilkan aksi nyata. “Sosialisasi UU Jaminan Produk Halal sudah kita laksanakan sejak 2024, tapi aksi nyatanya belum ada,” ujarnya. Ia juga menyinggung belum berjalannya ancaman pidana atau denda yang tercantum dalam pembahasan mengenai undang-undang tersebut.

Pada akhir penjelasannya, Abdul Wachid tetap menempatkan peredaran Produk Impor nonhalal, barang lokal tanpa label, dan belum jelasnya Wajib Halal Oktober sebagai persoalan yang perlu ditindaklanjuti. Komisi VIII telah meminta keterangan kepada BPJPH yang diketahui Ahmad Haikal Hassan. Sementara itu, program WHO yang dicanangkan pada 17 Oktober 2026 masih disebut belum jelas hingga 27 Oktober 2026.

Baca berita lain di Jepara