Fakta Kunci
Kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., berlangsung di Kejaksaan Negeri Jember, Jumat siang (13/11/2026). Agenda tersebut membahas pelaksanaan kinerja, pelayanan, dan penegakan hukum di daerah.
Dalam kegiatan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jember Dr. Yadyn, S.H., M.H., menyampaikan capaian satuan kerjanya kepada Kajati Jatim. Paparan tersebut meliputi serapan anggaran yang telah melampaui 90 persen, pengungkapan sejumlah perkara tindak pidana korupsi yang menjadi sorotan publik, serta pemulihan keuangan negara melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Rombongan Kajati Jatim didampingi Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Jawa Timur Ny. Dewi Qohar, para asisten, dan Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Jatim. Kedatangan mereka disambut seluruh jajaran Kejari Jember. Pj. Sekda Kabupaten Jember Achmad Imam Fauzi, S.P., M.Si., serta unsur forkopimda turut hadir.
Penguatan integritas dan kualitas kerja
Dr. Abdul Qohar menyampaikan bahwa soliditas dan loyalitas menjadi unsur penting dalam keberhasilan institusi. Ia menjelaskan capaian kinerja merupakan hasil kerja kolektif. Jajaran Kejari Jember juga diminta mempertahankan marwah institusi melalui integritas dan menjauhi segala bentuk penyimpangan.
Dalam pengarahan berikutnya, Kajati Jatim meminta jajaran konsisten menjalankan standar operasional prosedur (SOP), memperkuat mitigasi risiko, dan mengoptimalkan sumber daya manusia. Penanganan perkara pidana umum serta pidana khusus perlu dilakukan dengan cermat dan tepat, disertai pelaporan berjenjang agar tugas berjalan efektif serta tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Penyelesaian barang rampasan dan aset daerah
Perhatian lain diarahkan pada barang rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Kajati Jatim menekankan percepatan penyelesaiannya melalui mekanisme lelang untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ia juga meminta langkah strategis ditempuh untuk memulihkan dan menyelamatkan aset milik pemerintah daerah agar dapat kembali dimanfaatkan bagi kepentingan publik. Kegiatan di Kejari Jember ditutup dengan pengarahan teknis dari para asisten dan Kepala Bagian Tata Usaha, kemudian dilanjutkan dialog bersama pegawai guna mendengarkan masukan serta memetakan kendala dan kebutuhan tugas di lapangan.
Baca berita lain di Hukum