Fakta Kunci
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Adhi Persada Properti menandatangani Perjanjian Kerja Sama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Aula Sasana Adhyaksa Kejati Jatim, Surabaya, Senin (16/11/2026). Kesepakatan ini diarahkan untuk memperkuat pendampingan dan pengelolaan risiko hukum dalam kegiatan perusahaan.
Direktur Human Capital dan Legal PT Adhi Karya Ki Syahgolang Permata mengatakan dinamika hukum dalam operasional perusahaan dapat berdampak pada kinerja korporasi. Ia menjelaskan, kerja sama tersebut dibutuhkan untuk mengawal pengambilan keputusan serta pelaksanaan program pembangunan pemerintah agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Oleh karena itu, kepatuhan hukum atau legal compliance harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan,” tegas Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H.
Pengelolaan risiko di sektor usaha
Abdul Qohar menyampaikan bahwa sektor konstruksi, infrastruktur, dan pengembangan properti menghadapi kompleksitas risiko hukum. Situasi tersebut menuntut penerapan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian.
Menurut dia, kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko, menjaga integritas, dan mempertahankan kepercayaan publik juga menjadi unsur yang menentukan keberhasilan perusahaan.
Perjanjian itu ditandatangani Ki Syahgolang Permata, Direktur Utama PT Adhi Persada Properti Harry Wibowo, dan Abdul Qohar. Acara tersebut disaksikan Komisaris Independen PT Adhi Karya Erlan Suherlan, jajaran manajemen Departemen Operasional PT Adhi Karya, direksi PT Adhi Persada Properti, para pejabat utama Kejati Jatim, serta Jaksa Pengacara Negara.
Dukungan hukum bagi kegiatan perusahaan
Dalam kerja sama tersebut, Kejati Jatim menyediakan bantuan hukum dan pertimbangan hukum melalui legal opinion, legal assistance, serta legal audit. Dukungan itu juga meliputi tindakan hukum lain melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.
Kesepakatan ini menjadi bagian dari pengawalan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Pendampingan ditujukan agar proses bisnis PT Adhi Karya dan PT Adhi Persada Properti berjalan sesuai koridor hukum, termasuk ketika menghadapi risiko hukum dalam kegiatan operasional.
Baca berita lain di Hukum