Abdul Wachid Soroti Pengawasan Dana Bencana BNPB

Abdul Wachid menilai dugaan korupsi di BNPB harus menjadi perhatian karena anggaran yang dikelola ditujukan untuk masyarakat terdampak bencana. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menyampaikan pandangannya pada Jumat (16/10/2026), dengan menyoroti penggunaan Dana Siap Pakai, proses pengadaan, dan pengawasan anggaran dalam penanganan keadaan darurat.

Ia menjelaskan bahwa BNPB merupakan mitra kerja Komisi VIII DPR RI. Menurut Abdul Wachid, mekanisme DSP yang tidak dibahas langsung melalui anggaran DPR membuat pengawasan legislatif memiliki tantangan tersendiri. Dana tersebut tetap harus dikelola secara transparan karena digunakan untuk kebutuhan masyarakat ketika bencana membutuhkan respons cepat.

“BNPB ini mitra kerja Komisi VIII DPR. Kami merasa prihatin dengan adanya dugaan korupsi, terlebih dana tersebut diperuntukkan bagi penanganan bencana dan membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan,” kata Abdul Wachid, Jumat (16/10/2026).

Perhatian Abdul Wachid pada DSP

Anggaran operasional BNPB disebut berada pada kisaran Rp1 triliun hingga Rp1,7 triliun. Indonesia memiliki wilayah yang luas serta tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Abdul Wachid menilai kondisi itu membuat kebutuhan biaya penanganan bencana besar, sehingga penggunaan anggaran harus diawasi sejak proses pengajuan, pemakaian, sampai pertanggungjawaban pekerjaan.

Dalam mekanisme yang berlaku, pemerintah daerah mengajukan bantuan DSP melalui kepala daerah. Bupati, wali kota, atau gubernur dapat menyampaikan pengajuan sesuai kebutuhan wilayah. BNPB kemudian dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan darurat dalam operasi penanggulangan bencana yang tidak dapat menunggu proses pengadaan biasa.

Kebutuhan operasi dapat mencakup sarana yang tidak dimiliki langsung BNPB. Alat berat, kapal, helikopter, dan pesawat termasuk peralatan yang dapat disewa dari pihak ketiga ketika dibutuhkan. Abdul Wachid menilai situasi itu harus diimbangi prosedur pengadaan yang jelas, sebab keadaan darurat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keterbukaan.

Risiko dalam pengadaan darurat

Ia menyoroti penunjukan penyedia jasa dan penetapan harga sewa. Kedua hal tersebut perlu diperiksa agar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Perhatian itu juga berkaitan dengan kemungkinan adanya hubungan kekerabatan antara penyedia yang memperoleh pekerjaan dan pejabat terkait. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, menurut Abdul Wachid, aparat penegak hukum perlu melakukan penelusuran menyeluruh.

“Penggunaan dana untuk menyewa alat, kapal, helikopter, maupun pesawat ini harus benar-benar diawasi. Jangan sampai situasi darurat justru dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi,” ujarnya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembahasan mengenai pengadaan sarana yang mendukung operasi penanganan bencana.

Abdul Wachid turut membahas operasi modifikasi cuaca yang menggunakan pesawat. Ia menyebut biaya satu kali penerbangan bisa mencapai ratusan juta rupiah, dengan besaran bergantung pada kebutuhan dan pelaksanaan operasi. Biaya itu menjadi bagian dari pengeluaran yang menurutnya perlu dicatat dan diawasi agar penggunaan dana tetap sesuai keperluan.

Ia juga menyebut keluhan pihak ketiga mengenai pembayaran pekerjaan yang terlambat. Dalam beberapa kasus, keterlambatan tersebut diklaim dapat berlangsung sampai satu tahun. Menurutnya, persoalan pembayaran perlu dievaluasi karena masalah administrasi atau tata kelola anggaran dapat memengaruhi pelaksanaan penanggulangan bencana dan hubungan kerja dengan penyedia jasa.

Catatan dari Aceh dan pergantian pimpinan

Saat kunjungan ke Aceh, Abdul Wachid mengaku mendengar keluhan masyarakat mengenai perbedaan kualitas pembangunan rumah yang dikerjakan pemerintah daerah dan BNPB. Ia menilai persoalan itu dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan program pascabencana berjalan sesuai standar dan kebutuhan warga. Catatan tersebut menambah perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan setelah masa tanggap darurat.

Abdul Wachid mengatakan pihaknya telah menyampaikan perhatian terhadap persoalan tata kelola BNPB kepada publik. Ia berharap evaluasi dilakukan menyeluruh untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan penggunaan dana darurat. Ia juga berharap pergantian pimpinan BNPB dapat dipakai untuk memperbaiki tata kelola serta memperkuat integritas pejabat.

Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan apabila dugaan korupsi terbukti, sementara pembenahan sistem diperlukan agar penyimpangan tidak berulang. “Dana bencana itu diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang menderita akibat bencana. Karena itu, apabila benar ada yang melakukan korupsi, harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Baca berita lain di Nasional