Ahmad Luthfi Dukung RUU Reforma Agraria, Resmi 70 Pasal

JAKARTA — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria yang sedang digodok Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Ahmad Luthfi Dukung RUU Reforma Agraria karena regulasi itu dinilai dapat membantu penyelesaian sengketa agraria yang selama ini kerap terjadi di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah. Detail lengkap dapat dibaca di laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ahmad Luthfi Dukung RUU Reforma Agraria dalam Rapat Bersama DPR RI

Pernyataan dukungan ini disampaikan Luthfi saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia. Forum ini menjadi ajang bagi kepala daerah menyampaikan masukan langsung kepada anggota dewan sebelum RUU Reforma Agraria dibahas lebih lanjut di tingkat panitia kerja (panja).

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sendiri telah membentuk panja khusus untuk membahas RUU ini, menandai masuknya pembahasan ke tahap substansi bersama pemerintah. Baleg menargetkan pembahasan RUU Reforma Agraria rampung sebelum 24 September 2026, menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah untuk segera dibahas panja.

Ahmad Luthfi Dukung RUU Reforma Agraria: Isi Rancangan 70 Pasal

RUU Reforma Agraria terdiri dari 16 bab dan 70 pasal, dengan salah satu poin penting berupa rencana pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang dirancang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Badan ini nantinya berfungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan reforma agraria di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi II DPR RI turut mengusulkan pembentukan Pengadilan Agraria untuk menangani sengketa lahan yang selama ini kerap berlarut-larut di jalur peradilan umum. Usulan ini akan dikoordinasikan lebih dulu dengan Mahkamah Agung sembari menunggu DIM dari pemerintah, sebelum diputuskan apakah dimasukkan secara resmi ke dalam draf RUU.

Harapan Gugus Tugas Reforma Agraria di Daerah

Ketua Komisi II DPR RI turut meminta agar Gugus Tugas Reforma Agraria yang sudah dibentuk sebelumnya bisa berjalan lebih optimal di tingkat daerah, mengingat perannya dinilai belum maksimal selama ini. Permintaan itu turut ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri agar memberi perhatian lebih terhadap pelaksanaan gugus tugas tersebut di berbagai provinsi.

Ahmad Luthfi Dukung RUU Reforma Agraria juga sejalan dengan kepentingan Jawa Tengah yang selama ini mencatat sejumlah kasus sengketa lahan antara warga, korporasi, maupun instansi pemerintah. Dukungan dari kepala daerah seperti ini dinilai penting untuk memastikan RUU yang dirancang benar-benar menjawab persoalan agraria di lapangan, bukan cuma di atas kertas.

Ahmad Luthfi Dukung RUU Reforma Agraria: Kasus Sengketa Lahan di Jawa Tengah

Jawa Tengah tercatat sebagai salah satu provinsi dengan angka sengketa lahan yang cukup tinggi, mulai dari konflik antara warga dengan perusahaan perkebunan, sengketa batas tanah warisan antarwarga, hingga persoalan lahan yang diklaim instansi pemerintah untuk proyek infrastruktur. Kehadiran RUU Reforma Agraria diharapkan memberi kepastian hukum lebih jelas bagi penyelesaian berbagai kasus semacam ini, yang selama ini kerap memakan waktu bertahun-tahun di jalur pengadilan konvensional.

Selain aspek penyelesaian sengketa, RUU ini juga mengatur soal redistribusi lahan bagi masyarakat yang belum memiliki akses tanah produktif, sejalan dengan semangat reforma agraria yang sudah lama digaungkan pemerintah pusat maupun daerah. Ahmad Luthfi Dukung RUU Reforma Agraria dengan harapan implementasinya nanti benar-benar menyentuh masyarakat kecil, bukan cuma memperkuat posisi pihak-pihak yang sudah memiliki akses lahan luas sebelumnya.

Ahmad Luthfi Dukung RUU Reforma Agraria: Peran Badan Reforma Agraria Nasional

Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang diusulkan dalam RUU ini dirancang memiliki kewenangan lintas kementerian dan lembaga, mengingat persoalan agraria selama ini kerap tumpang tindih antara kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kehutanan, hingga pemerintah daerah. Dengan berada langsung di bawah presiden, BRAN diharapkan bisa mengoordinasikan kebijakan reforma agraria secara lebih terpadu, tanpa terhambat ego sektoral antarkementerian yang selama ini kerap menjadi keluhan di lapangan.

Sejumlah kalangan menilai pembentukan badan baru semacam ini perlu diimbangi dengan kejelasan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai, supaya tidak sekadar menjadi struktur baru tanpa dampak nyata bagi penyelesaian sengketa agraria di berbagai daerah. Pembahasan lebih rinci soal struktur dan kewenangan BRAN akan dilakukan panja bersama pemerintah begitu Daftar Inventarisasi Masalah resmi diserahkan.

Ahmad Luthfi Dukung RUU Reforma Agraria: Harapan Percepatan Pembahasan

Ahmad Luthfi Dukung RUU Reforma Agraria sekaligus berharap proses pembahasan di DPR RI bisa berjalan cepat tanpa mengorbankan kualitas substansi regulasi, mengingat persoalan agraria yang menumpuk di berbagai daerah membutuhkan solusi hukum yang jelas secepatnya. Ia menegaskan pemerintah provinsi siap memberikan masukan teknis maupun data lapangan yang dibutuhkan DPR RI selama proses pembahasan RUU ini berlangsung.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu agraria turut menyoroti pentingnya pelibatan publik dalam proses pembahasan RUU ini, agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan, bukan sekadar hasil negosiasi antarelite politik maupun pelaku usaha besar. DPR RI sendiri telah menyatakan komitmen untuk membuka ruang partisipasi publik selama proses pembahasan RUU Reforma Agraria berlangsung, termasuk lewat mekanisme dengar pendapat dengan berbagai pemangku kepentingan di luar pemerintah.

Ahmad Luthfi Dukung RUU Reforma Agraria juga menegaskan pentingnya sinkronisasi antara regulasi yang sedang disusun di tingkat pusat dengan kebijakan pertanahan yang sudah berjalan di tingkat provinsi, supaya tidak menimbulkan tumpang tindih aturan begitu RUU ini resmi disahkan dan mulai diberlakukan secara nasional. Ia berharap pemerintah pusat turut mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dalam setiap tahap pembahasan berikutnya, mengingat pemerintah provinsi sehari-hari yang paling memahami dinamika sengketa agraria di wilayah masing-masing.

Proses legislasi RUU Reforma Agraria juga diperkirakan akan melibatkan pembahasan lintas komisi di DPR RI, mengingat cakupan regulasinya menyentuh berbagai sektor mulai dari pertanahan, kehutanan, hingga tata ruang wilayah. Koordinasi lintas komisi ini dipandang penting agar RUU yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan undang-undang sektoral lain yang sudah lebih dulu berlaku di berbagai wilayah Indonesia, termasuk peraturan daerah yang selama ini mengatur soal pertanahan.

Berita politik nasional lain dapat diikuti lewat kanal Politik diberitakan.com. Terlepas dari optimisme berbagai pihak, sejumlah pengamat kebijakan agraria mengingatkan bahwa keberhasilan RUU Reforma Agraria nantinya tidak semata bergantung pada kelengkapan pasal di atas kertas, melainkan juga pada konsistensi implementasi di lapangan oleh instansi terkait. Pengalaman program reforma agraria sebelumnya menunjukkan bahwa tantangan terbesar sering kali muncul justru pada tahap eksekusi, bukan pada tahap perumusan kebijakan itu sendiri.

Ahmad Luthfi Dukung RUU Reforma Agraria dengan catatan agar pemerintah pusat turut memperkuat pengawasan pelaksanaan di tingkat daerah begitu regulasi ini resmi disahkan, supaya semangat awal penyusunannya benar-benar terwujud dalam penyelesaian sengketa agraria yang dialami masyarakat luas, bukan berhenti sebagai dokumen hukum semata.