Ahmad Zaim Soroti Penegakan Hukum Rokok Ilegal

Ahmad Zaim Wahyudi menyoroti penanganan rokok ilegal melalui penegakan hukum yang terukur dan upaya pemulihan penerimaan negara. Pembahasan itu disampaikan dalam talkshow “Gempur Rokok Ilegal” di Radio R-lisa 94.7 FM, Jumat (9/10/2026). Kegiatan tersebut juga mengangkat edukasi, pengawasan distribusi, serta keterlibatan masyarakat dalam mencegah peredaran rokok ilegal.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Jepara itu menjelaskan bahwa rokok ilegal dapat berkaitan dengan tindak pidana di bidang cukai, bukan hanya pelanggaran administratif. Menurut Ahmad Zaim, penanganannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Talkshow tersebut merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Diskominfo, Kantor Bea Cukai Kudus, Kejari Jepara, dan Radio R-lisa FM. Acara disiarkan melalui radio serta kanal digital YouTube dan TikTok.

“Peredaran rokok ilegal tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele. Ada ketentuan hukum yang harus dipatuhi, dan setiap pelanggaran akan ditangani sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Ahmad Zaim.

Ia menyampaikan bahwa penindakan terhadap pelaku tindak pidana cukai dapat berupa pidana penjara maupun denda. Sanksi tersebut menjadi bagian dari upaya menekan peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara. Penanganan perkara tetap diarahkan sesuai aturan dan mempertimbangkan pertanggungjawaban pihak yang melanggar.

Asas ultimum remedium dalam perkara cukai

Ahmad Zaim turut menerangkan asas ultimum remedium dalam penanganan tindak pidana di bidang cukai. Prinsip tersebut menempatkan sanksi pidana sebagai langkah terakhir, sedangkan mekanisme penyelesaian tetap dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara cukai, pendekatan itu berkaitan dengan pengoptimalan pemulihan kerugian atau penerimaan negara.

“Dalam penanganan tindak pidana di bidang cukai, kita mengenal asas ultimum remedium. Artinya, terdapat mekanisme yang mengedepankan pemulihan kerugian atau penerimaan negara sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa mengesampingkan penegakan hukum,” jelasnya.

Menurut Ahmad Zaim, pemulihan penerimaan negara tidak menghapus proses penegakan hukum. Ia menilai penyelesaian perkara harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta tanggung jawab pihak yang melakukan pelanggaran. Penjelasan itu disampaikan sebagai bagian dari pembahasan mengenai hubungan antara sanksi, pemulihan, dan kepatuhan terhadap aturan cukai.

Ia juga menilai pengetahuan mengenai aturan cukai perlu diperkuat agar masyarakat tidak terlibat dalam peredaran rokok ilegal karena kurang memahami ketentuan. Pedagang kecil dan pemilik warung menjadi kelompok yang perlu memperoleh informasi. Edukasi, pengawasan distribusi, dan kepatuhan pelaku usaha disebut penting untuk mencegah penjualan rokok tanpa pita cukai atau dengan pita yang tidak sesuai.

“Penyuluhan harus diikuti dengan kesadaran, pengawasan harus diperkuat, dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten serta berkeadilan. Dengan begitu, upaya pemberantasan rokok ilegal bisa berjalan lebih efektif,” ujar Ahmad Zaim.

Ciri rokok ilegal dan peran masyarakat

Perwakilan Bea Cukai Kudus, Junilia Primastuti, menjelaskan ciri rokok ilegal yang perlu dikenali masyarakat. Jenis pertama ialah rokok polos tanpa pita cukai. Ciri lainnya berupa rokok dengan pita cukai palsu, rokok yang menggunakan pita cukai bekas, serta rokok dengan pita cukai yang salah peruntukan. Penjelasan tersebut disampaikan dalam rangkaian talkshow.

Kepala Diskominfo Jepara Budhi Sulistyawan menyampaikan pentingnya penyebaran informasi hingga menjangkau pedagang kecil. Masyarakat diharapkan tidak membeli ataupun menjual rokok ilegal. Mereka juga diminta melaporkan dugaan peredaran atau produksi rokok ilegal melalui saluran yang telah disampaikan dalam sosialisasi.

Ahmad Zaim mendorong kerja sama antara pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk mempersempit ruang distribusi rokok ilegal di Kabupaten Jepara. Sinergi tersebut juga dikaitkan dengan perlindungan penerimaan negara serta terciptanya persaingan usaha yang sehat dan adil.

Dugaan peredaran atau produksi rokok ilegal dapat dilaporkan melalui layanan darurat Diskominfo di nomor 112. Pengaduan juga dapat disampaikan kepada Bea Cukai Kudus melalui WhatsApp di nomor 081152525. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya sesuai keterangan dalam sosialisasi. Saluran pengaduan itu menjadi bagian dari kegiatan “Gempur Rokok Ilegal” di Radio R-lisa 94.7 FM.

Melalui kegiatan tersebut, para pihak mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan cukai. Penindakan, penyuluhan, pengawasan distribusi, dan kepatuhan pelaku usaha ditempatkan sebagai bagian dari upaya menekan peredaran rokok ilegal. Masyarakat juga diharapkan berperan dengan tidak membeli atau menjual produk yang melanggar ketentuan serta menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran.

Baca berita lain di Jepara