AI di Sekolah Harus Beda per Jenjang, Ini 3 Panduan Lengkap

Pemakaian kecerdasan buatan atau AI di sekolah tidak bisa diseragamkan untuk semua usia murid. Pesan itu disampaikan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Budi Murtiyasa, di hadapan sekitar 100 kepala sekolah swasta dari jenjang TK hingga SMA se-Kabupaten Karanganyar.

Pertemuan berlangsung pada Senin, 7 September 2026, di Hotel Alana Colomadu, Karanganyar, dalam Workshop Pendidikan Program Prioritas. Acara bertema digitalisasi pembelajaran ini merupakan bagian dari program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Tiga Tahap Penerapan AI di Sekolah

Budi membagi penggunaan AI ke dalam tiga tingkatan. Di TK dan SD, kendali penuh ada pada guru; murid tidak berinteraksi langsung, dan guru menjadi perantara. Memasuki SMP, siswa boleh mulai mencoba dengan pendampingan. Baru di SMA, pelajar dapat berlatih lebih mandiri, asalkan tetap menjaga etika dan memeriksa ulang informasi.

Dengan pembagian tersebut, kehadiran AI di sekolah dasar tidak berarti anak dibiarkan membuka aplikasi sendirian. Justru gurulah yang memilah hasilnya sebelum sampai ke kelas, sementara kebebasan siswa bertambah seiring usia dan kematangan mereka.

Bagi guru, menurut Budi, AI di sekolah paling terasa manfaatnya untuk pekerjaan persiapan: menyusun modul ajar, membuat bank soal, sampai memberi umpan balik kepada siswa. Namun cara memakainya harus menyesuaikan karakter tiap jenjang.

Peserta tidak hanya mendengar teori. Dalam sesi praktik, para kepala sekolah mencoba Claude, salah satu asisten AI berbasis percakapan, lalu belajar merangkai prompt untuk menghasilkan materi ajar, kuis interaktif, dan rubrik penilaian.

Rambu Etika dan Dukungan untuk Sekolah Swasta

Budi mengingatkan kecakapan memakai AI harus berjalan beriringan dengan literasi digital. Guru dan murid perlu tahu cara menguji kebenaran jawaban mesin, bukan sekadar pandai memproduksi konten. Ia menyebut empat prinsip: verifikasi informasi, keterbukaan soal penggunaan AI, perlindungan data pribadi siswa, dan yang terpenting, tetap mengasah daya pikir kritis anak.

Dari sisi pemerintah, Staf Ahli Direktur Pendidikan Dasar Kemendikdasmen, Djumeri, menilai sekolah swasta punya ruang gerak lebih luas dalam mengembangkan kurikulum dan inovasi. Menurutnya, digitalisasi pembelajaran menjadi program prioritas kementerian pada 2026 dengan sasaran 288.865 satuan pendidikan, lewat pendampingan penggunaan perangkat dan penguatan konten digital.

Anggota Komisi X DPR RI asal Karanganyar, Juliyatmono, menambahkan bahwa sekolah negeri dan swasta semestinya diperlakukan setara. “Jangan sampai ada perlakuan yang timpang dalam hal anggaran, fasilitas, maupun akses terhadap program-program pendidikan,” ujarnya.

Workshop ditutup dengan komitmen para kepala sekolah untuk meneruskan hasil pelatihan kepada guru di sekolah masing-masing. Mereka juga diminta menyusun pedoman AI di sekolah yang sesuai jenjang, agar pemanfaatannya aman, efektif, dan berkelanjutan. Keterangan lengkap tersedia di situs resmi UMS. Simak juga kabar terbaru kawasan Solo Raya di rubrik Berita Solo.