Akses Infrastruktur Gunungkidul Dibahas DPRD DIY

Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendatangi Kabupaten Gunungkidul untuk membahas akses infrastruktur dan sinkronisasi program pembangunan. Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi C DPRD DIY Nur Subiantoro itu diterima Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Handayani, Kamis (01/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas kebutuhan pembangunan lintas kewenangan. Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menyebut jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, dan fasilitas pariwisata berkaitan dengan pemerataan serta kesejahteraan masyarakat. Luas Gunungkidul yang mencapai 46,63 persen dari total wilayah DIY membuat pembangunan akses infrastruktur membutuhkan sinergi pemerintah kabupaten, Pemda DIY, dan Pemerintah Pusat.

Kendala Akses Infrastruktur

Gunungkidul memiliki garis pantai sepanjang 72 kilometer dan 70 destinasi wisata. Wilayah tersebut juga menyumbang 31 persen produksi beras serta 48 persen populasi sapi dan kambing di DIY. Di sisi lain, pemerintah daerah masih memetakan sejumlah persoalan yang memengaruhi konektivitas dan layanan dasar.

Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Gunungkidul Saptoyo memaparkan, tingkat kemantapan jalan provinsi baru mencapai 62,28 persen dari total panjang 244,905 kilometer. Ketersediaan penerangan jalan umum dan warning light juga masih kurang. Kemacetan kerap muncul di jalur wisata saat akhir pekan, sementara jangkauan armada angkutan sekolah belum luas.

Persoalan layanan dasar turut terlihat pada akses air minum perpipaan yang baru mencapai 49,27 persen dan sanitasi aman sebesar 2,4 persen. Gunungkidul juga memiliki 15.863 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta kawasan kumuh seluas 152,64 hektar. Pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan alat berat dan armada pengangkut sampah di TPA Wukirsari maupun kawasan wisata pantai.

Rencana Akses Infrastruktur dan Transportasi

Pemkab Gunungkidul mengajukan rekonstruksi serta rehabilitasi sejumlah ruas jalan, yakni Paliyan–Paliyan, Mulo–Baron, Karangmojo–Semanu, Nglipar, dan Hargomulyo–Watugajah. Ruas Paliyan–Paliyan diusulkan sebagai penghubung menuju Jalur Jalan Lintas Selatan. Usulan lain mencakup pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di kawasan padukuhan, fasilitas sanitasi dan TPS3R, peremajaan armada persampahan, serta perbaikan irigasi Bendung Kebo Kuning dan Bendung Nglipar.

Komisi C DPRD DIY menyatakan akan mengawal alokasi anggaran infrastruktur dan mendorong optimalisasi mandatory spending. Dalam pembahasan itu, percepatan jalur alternatif Prambanan–Gayamharjo turut disoroti untuk mengurai kemacetan kendaraan wisatawan. Pemerintah dan DPRD DIY juga membahas wacana perluasan jangkauan Trans Jogja yang terhubung dengan angkutan daerah menuju kawasan kabupaten dan tempat wisata.

Baca berita lain di Gunung Kidul