APBD Rembang 2022 Disetujui DPRD

DPRD Rembang menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) APBD Rembang 2022 menjadi peraturan daerah pada Selasa (30/11). Penetapan berlangsung di Gedung Sekretariat DPRD Rembang dan disetujui enam fraksi serta anggota DPRD yang hadir.

Wakil Bupati Rembang Mochammad Hanies Cholil Barro’ hadir mewakili Bupati Abdul Hafidz yang berhalangan. Hanies menyampaikan terima kasih kepada DPRD dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan hingga penyusunan Raperda APBD selesai tepat waktu.

APBD Rembang 2022 Sinkronkan Program Daerah

Menurut Hanies, pembahasan APBD Rembang 2022 diperlukan untuk menyinkronkan program dan kegiatan baru yang berkaitan dengan dana transfer pemerintah pusat. Penyesuaian tersebut memengaruhi belanja daerah dan diarahkan untuk mendukung penanganan dampak pandemi COVID-19.

Prioritas anggaran mencakup penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaring pengamanan sosial. Hanies mengatakan penyusunan APBD dilakukan melalui konsolidasi capaian program dan kegiatan agar keluaran serta hasilnya dapat direncanakan dan diukur dari sisi kuantitas maupun kualitas.

APBD Kabupaten Rembang 2022 difokuskan pada tujuh rencana program. Fokus itu meliputi pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penurunan angka kemiskinan, serta pengendalian tata ruang dan infrastruktur, termasuk ketersediaan air baku.

Rincian Pendapatan dan Belanja Daerah

Program lainnya mencakup penguatan inovasi dan daya saing produksi sektor perekonomian, peningkatan kemandirian desa, serta penurunan ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular, baik wabah, epidemi, maupun pandemi.

Rancangan pendapatan APBD tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp. 1.874.516.280.000,-. Sementara itu, rancangan belanja mencapai Rp.2.203.102.306.051,-. Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit sebesar Rp.328.586.026.051,- yang ditutup melalui pembiayaan daerah dengan jumlah yang sama sehingga rancangan APBD berada dalam posisi seimbang.

Anggota Fraksi Karya Indonesia Sejahtera (KIS), Anjar Krisniawan, meminta kepala organisasi perangkat daerah segera menjalankan perencanaan dan kegiatan setelah APBD ditetapkan. Ia mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan dimulai pada awal tahun sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun.

“Ketika tahun berjalan setelah pengesahan APBD dan evaluasi dari gubernur turun, tata administrasinya segera dilaksanakan. Sehingga kegiatannya tidak menumpuk di belakang,” kata Anjar.

Baca berita lain di Rembang