Aplikasi Matur Bupati Disiapkan Dinkominfo Purbalingga

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga menyiapkan Aplikasi Matur Bupati bersama tiga aplikasi lain untuk menunjang kinerja pemerintahan, layanan, dan keterbukaan informasi. Keempat aplikasi itu rencananya diluncurkan pada 1 Oktober mendatang.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi sekaligus sosialisasi di Ruang Ardilawet Setda Purbalingga, Kamis (6/9). Kegiatan itu diikuti para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Aplikasi Matur Bupati untuk aduan warga

Kepala Dinkominfo Purbalingga Sridadi menjelaskan, Aplikasi Matur Bupati disiapkan sebagai bagian dari pelayanan publik untuk menampung aduan masyarakat. Berdasarkan prosedur operasional standar, setiap keluhan atau aduan harus segera direspons maksimal 1×24 jam.

“Dengan aplikasi Matur Bupati ini warganet akan mempunyai tempat untuk menyampaikan aduan atau keluhan, sebab sementara ini mereka masih mleber-mleber menyampaikannya di Medsos, nanti kita fasilitasi dengan aplikasi ini,” kata Sridadi.

Pelaksana Tugas Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meminta pimpinan OPD menjadi admin langsung untuk menindaklanjuti aduan. Menurut dia, respons yang diberikan tidak cukup berupa jawaban, tetapi juga harus disertai tindak lanjut. “Saya minta pimpinan OPD yang langsung menjadi adminnya. Jangan hanya kabid atau stafnya saja yang mengoperasikan,” tegasnya.

Empat aplikasi untuk pemerintah daerah

Selain Aplikasi Matur Bupati, Dinkominfo mengembangkan Purbalingga Satu Data, E-Akun, dan E-Presensi. Purbalingga Satu Data akan menampung informasi sektoral Pemkab Purbalingga, termasuk data dari setiap OPD, belanja daerah, dan data sektoral lainnya. Data tersebut nantinya dapat diunduh oleh masyarakat.

Dinkominfo akan menindaklanjuti sosialisasi dengan pelatihan admin OPD untuk mengisi data masing-masing. E-Akun dirancang sebagai satu akun untuk mengakses berbagai aplikasi, situs, dan sistem milik Pemkab Purbalingga. Sementara itu, E-Presensi memantau kehadiran, keterlambatan, dan ketidakhadiran ASN secara daring berdasarkan nama dan OPD.

Dyah menyampaikan empat aplikasi tersebut dirancang gratis oleh sumber daya manusia internal Dinkominfo. E-Presensi saat ini baru diterapkan di Setda, Bakeuda, Bappelitbangda, Satpol PP, dan Dinkominfo, dengan target penerapan di seluruh OPD, kecamatan, dan desa pada 2019. Ia juga meminta setiap OPD memperbarui laman OPD secara berkala.

Baca berita lain di Purbalingga