Bahaya Vape Disoroti di Tengah Pemetaan Narkoba

Bahaya vape disoroti Pimpinan Pusat Indonesia Raya Anti Narkoba (PP IRNA) saat organisasi itu menyampaikan apresiasi atas dorongan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk memetakan wilayah rawan narkoba. PP IRNA menilai pemetaan diperlukan agar pencegahan dan penanganan narkotika mengikuti kondisi setiap daerah. Perhatian terhadap perangkat rokok elektrik muncul karena cairannya berpotensi mengandung narkotika atau zat psikoaktif baru.

Sekretaris Jenderal PP IRNA, Prayoga, menjelaskan bahwa bahaya vape perlu dipahami bersamaan dengan perubahan modus penyalahgunaan narkotika. Ia mengatakan masyarakat, terutama generasi muda, dapat berhadapan dengan produk yang tidak diketahui kandungannya. Di sisi lain, data wilayah rawan dibutuhkan agar aparat penegak hukum dan pemerintah dapat menentukan prioritas berdasarkan keadaan faktual.

Prayoga menyatakan bahwa langkah Kapolri penting karena penanganan narkoba tidak cukup dilakukan dengan pola umum. Menurut dia, kondisi daerah, riwayat kasus, jalur distribusi, jaringan peredaran, dan kerentanan kelompok masyarakat perlu menjadi bahan penilaian sebelum program disusun.

Pernyataan Prayoga tentang vape

“Jangan sampai masyarakat, khususnya generasi muda, tidak menyadari bahwa cairan vape yang digunakan ternyata mengandung zat narkotika. Edukasi dan pengawasan harus diperkuat agar masyarakat lebih waspada terhadap modus penyalahgunaan yang terus berkembang,” kata Prayoga di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Ia menilai perangkat vape mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari sehingga pengawasan terhadap peredaran cairannya perlu diperkuat. Kemudahan menemukan perangkat tersebut tidak otomatis membuat pengguna mengetahui isi cairan yang digunakan. Karena itu, edukasi harus menjelaskan potensi risiko, sementara dugaan kandungan narkotika perlu dipastikan melalui pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.

Bahaya vape, menurut Prayoga, tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja. Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), instansi yang berwenang mengawasi peredaran produk, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan perlu berkoordinasi. Kerja bersama itu dibutuhkan untuk memperluas informasi sekaligus memastikan dugaan pelanggaran diproses berdasarkan dasar pemeriksaan dan aturan yang berlaku.

Pemetaan sebagai dasar pencegahan

PP IRNA juga mengapresiasi langkah Kapolri dalam mendorong pemetaan wilayah rawan narkoba. Prayoga menyebut pemetaan dapat membantu aparat dan pemerintah menentukan prioritas penanganan sesuai tingkat kerawanan masing-masing daerah. Pendekatan tersebut dinilai lebih tepat karena persoalan narkotika tidak selalu memiliki pola yang sama di setiap tempat.

Beberapa indikator yang perlu diperhatikan meliputi riwayat kasus penyalahgunaan narkotika, jalur distribusi, keberadaan jaringan peredaran, serta kerentanan kelompok masyarakat. Generasi muda disebut sebagai kelompok yang memerlukan perhatian khusus. Data tersebut dapat membantu menghubungkan kebutuhan penindakan dengan program pencegahan yang menyasar lingkungan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

“PP IRNA mengapresiasi langkah Kapolri yang mendorong pemetaan wilayah rawan narkoba. Pemetaan ini penting agar penanganannya tidak dilakukan secara umum saja, tetapi berdasarkan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah,” ujar Prayoga.

Hasil pemetaan, lanjutnya, harus ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor. Kepolisian dan BNN memiliki peran dalam penegakan serta penanganan, pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan, lembaga pendidikan dapat memperkuat edukasi, sedangkan organisasi kemasyarakatan membantu membangun kepedulian. Pembagian peran itu diperlukan agar data tidak berhenti pada pencatatan.

Modus dan kelompok rentan

Prayoga menekankan bahwa pemetaan wilayah rawan perlu dilengkapi dengan pemahaman terhadap modus peredaran dan kelompok yang rentan terpapar. Menurut dia, informasi mengenai lokasi saja belum cukup. Pihak terkait juga perlu mengetahui bagaimana narkotika disalahgunakan serta siapa yang mungkin menjadi sasaran. Pengetahuan tersebut dapat membantu menyusun respons yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Dalam konteks bahaya vape, pengawasan produk menjadi bagian dari kewaspadaan terhadap modus baru. Masyarakat perlu diberi pemahaman tanpa menimbulkan kesimpulan yang tidak didukung pemeriksaan. Jika ada dugaan kandungan narkotika, penanganannya harus mengacu pada hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk melalui koordinasi dengan instansi berwenang.

PP IRNA mendorong penguatan edukasi bahaya narkoba di sekolah dan kampus, peningkatan pengawasan lingkungan, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah diakses. Tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan juga diharapkan ikut membangun kesadaran publik. Pendekatan sosial dan keagamaan dinilai dapat membantu memperkuat ketahanan keluarga.

Data diarahkan menjadi tindakan

Prayoga mengatakan data pemetaan tidak boleh berakhir sebagai dokumen administratif. Informasi tersebut perlu diterjemahkan menjadi program pencegahan yang terukur dan berkelanjutan. Program dapat disusun dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan, pola peredaran, risiko bagi kelompok muda, serta kebutuhan edukasi di lingkungan masing-masing.

“Pemetaan wilayah rawan harus diikuti dengan pemetaan modus peredaran dan kelompok yang rentan terpapar. Kita perlu memahami bukan hanya di mana narkoba beredar, tetapi juga bagaimana narkotika disalahgunakan dan siapa saja yang berpotensi menjadi sasaran,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan narkoba membutuhkan kerja bersama. Aparat menjalankan penegakan hukum, pemerintah daerah berperan dalam kebijakan dan program pencegahan, sementara masyarakat dapat mengenali kerawanan di lingkungan dan menyampaikan indikasi peredaran melalui jalur resmi. Peran tersebut berjalan berdampingan dengan edukasi mengenai bahaya vape.

PP IRNA berharap pemetaan wilayah rawan narkoba dan kewaspadaan terhadap bahaya vape menjadi bagian dari strategi pencegahan narkotika yang berkelanjutan. Prayoga menambahkan bahwa dukungan data yang akurat, koordinasi lintas lembaga, pengawasan yang tepat, dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk melindungi generasi muda Indonesia dari ancaman narkotika.

Baca berita lain di Nasional