Bansos Rembang Tak Lagi Diterima, Ini Penyebabnya

Dinsosppkb Kabupaten Rembang menjelaskan penyebab sejumlah warga tidak lagi menerima Bansos Rembang setelah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berlaku pada September 2025. Penjelasan itu disampaikan Sekretaris Dinsosppkb Kabupaten Rembang, Nurdin Fahrudi, dalam Forum Konsultasi Publik di Aula Dinsosppkb. Penjelasan tersebut mencakup perubahan status kesejahteraan keluarga dan cara warga memastikan kembali data penerima bantuan.

Sejak penerapan DTSEN, warga mendatangi loket aduan untuk memastikan status kesejahteraan keluarga berdasarkan tingkat Desil. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), termasuk melalui petugas admin desa. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui posisi keluarga dalam data dan memastikan informasi yang digunakan sesuai dengan identitas warga.

Penyebab Bansos Rembang dihentikan

Nurdin mengatakan, ada beberapa kondisi yang dapat membuat keluarga tidak lagi masuk kategori penerima bantuan. Faktor tersebut antara lain kepemilikan tanah lain selain tempat tinggal, daya listrik rumah 900 Watt atau lebih, serta NIK yang terdeteksi digunakan untuk aktivitas judi online atau pinjaman online. Kondisi itu menjadi bagian dari penilaian yang memengaruhi status penerima Bansos Rembang setelah DTSEN berlaku.

Kepemilikan rekening bank tertentu juga dapat memengaruhi penilaian kemampuan ekonomi. Menurut Nurdin, penyalahgunaan NIK oleh anggota keluarga untuk judi online maupun pinjaman online cukup sering terjadi. Pemilik NIK bisa tidak mengetahui identitasnya telah digunakan. Karena itu, warga yang menemukan perubahan status perlu memastikan informasi kependudukan dan data kesejahteraannya melalui loket aduan atau petugas admin desa.

“Belakangan ini semakin banyak yang datang. Pemandangan biasa, tiap pagi, ada warga yang nangis di loket, karena nggak dapat bantuan lagi,” ungkap Nurdin. Kedatangan warga tersebut berkaitan dengan pemeriksaan status bantuan setelah penerapan DTSEN, termasuk ketika data keluarga tidak lagi menempatkan mereka sebagai penerima Bansos Rembang.

Mekanisme sanggah melalui admin desa

Warga tidak mampu yang merasa masih layak menerima Bansos Rembang dapat mengajukan sanggahan melalui petugas admin desa. Pengajuan itu akan ditindaklanjuti dengan verifikasi ulang oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Mekanisme tersebut menjadi jalur bagi warga untuk menyampaikan keberatan atas status bantuan berdasarkan data yang tercatat.

Nurdin menyebut warga yang NIK-nya terdeteksi pernah digunakan untuk judi online dapat mengajukan sanggah, tetapi prosesnya akan lebih panjang. “Kalau ada warga tidak mampu merasa masih berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, bisa memberikan sanggahan melalui petugas admin desa. Biar nanti ditindaklanjuti melalui pengecekan ulang,” katanya. Warga dapat mengikuti proses tersebut dengan menyampaikan sanggahan melalui admin desa.

Berdasarkan data Oktober 2025, sebanyak 135.410 keluarga di Kabupaten Rembang masih berhak menerima bantuan pemerintah atau masuk Desil 1-5. Sementara itu, 102.501 keluarga masuk Desil 6-10 dan dinyatakan tidak berhak menerima bantuan. Data tersebut menjadi gambaran pembagian status keluarga dalam penerima bantuan pemerintah setelah DTSEN digunakan.

Baca berita lain di Rembang