BPOM percepat akses obat dan vaksin baru bagi masyarakat lewat sejumlah regulasi baru yang dipaparkan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI pekan ini di Jakarta. Tiga langkah utama disampaikan: percepatan izin edar obat, penerapan label gizi kemasan depan Nutri-Level, dan pembaruan standar keamanan kemasan pangan.

Ilustrasi laboratorium pengawasan obat dan makanan. Foto: FDA/Wikimedia Commons.
BPOM Percepat Akses Obat lewat Jalur Berjenjang
Untuk mempercepat izin edar, BPOM menetapkan target waktu berjenjang: 20 hari kerja untuk izin penggunaan darurat, 50 hari untuk obat baru dan investasi dalam negeri, 90 hari untuk jalur reliance, dan 100 hari untuk jalur prioritas. Kinerja penyelesaian tepat waktu tercatat naik dari 70,6 persen pada 2024 menjadi 87,5 persen pada 2026.
“BPOM akan terus mempercepat akses masyarakat terhadap obat, vaksin, dan produk inovatif melalui penguatan regulasi berbasis risiko,” kata Taruna Ikrar di hadapan Komisi IX, sembari menegaskan standar keamanan tetap dijaga ketat di setiap tahap penilaian.
Label Nutri-Level dan Standar Kemasan Pangan Baru
Selain akses obat, BPOM juga meluncurkan Nutri-Level lewat Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026, sistem label gizi kemasan depan berjenjang dari Level A (hijau, kandungan gula-garam-lemak terendah) hingga Level D (merah, tertinggi). Penerapan awal menyasar produk minuman kemasan, dengan masa transisi hingga 17 Juni 2028 agar pelaku usaha punya waktu menyesuaikan formulasi dan kemasan.
Di sisi keamanan kemasan, Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2026 memperluas jenis plastik yang diatur dari 41 menjadi 58 jenis serta menambah 88 zat kontak pangan yang disetujui. Batas migrasi BPA pada kemasan polikarbonat juga akan diturunkan bertahap hingga 0,05 miligram per kilogram dalam lima tahun ke depan, demi melindungi konsumen dari paparan zat berbahaya jangka panjang.
Simak liputan kesehatan masyarakat lainnya di arsip kategori Kesehatan situs ini. Detail lengkap paparan BPOM dapat dibaca melalui rilis resmi BPOM.