Cukai MBDK Kembali Ditunda, Tujuan Kebijakan Dipersoalkan

Rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) kembali ditunda. Penundaan cukai MBDK dinilai perlu diikuti penetapan tujuan yang jelas, baik untuk pengawasan kesehatan masyarakat maupun keberlangsungan industri dan tenaga kerja.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Artidiatun Adji, Ph.D., menjelaskan efektivitas kenaikan harga produk akibat cukai dalam menekan konsumsi MBDK sangat bergantung pada elastisitas permintaan, pendapatan, pendidikan, dan pilihan produk pengganti.

“Konsumsi MBDK tidak hanya dipengaruhi oleh harga semata, melainkan juga tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan, kesadaran akan kesehatan (health-consciousness) cenderung makin tinggi sehingga konsumsi MBDK lebih rendah,” ujar Artidiatun, Jumat (30/10).

Dampak harga terhadap konsumsi MBDK

Mengutip studi CISDI (2022), Artidiatun menyebut kenaikan harga MBDK sebesar 1 persen diperkirakan menurunkan konsumsi sebesar 1,09 persen. Studi LPEM FEB UI (2023) mencatat potensi penurunan konsumsi hingga 1,7 persen.

Artidiatun mengindikasikan adanya pengaruh kuat lobi industri MBDK terhadap parlemen dalam penundaan berulang kebijakan tersebut. Menurut dia, penerimaan negara dan penurunan konsumsi pada tahap awal sebenarnya dapat berjalan seiring.

“Trade-off atau dilema antara penurunan konsumsi dan penurunan penerimaan negara baru akan muncul beberapa tahun setelah cukai MBDK benar-benar diterapkan. Selama aturan ini belum berjalan, tidak ada penerimaan cukai yang masuk sekaligus tidak ada penurunan konsumsi yang tercapai,” tegasnya.

Pergeseran pola konsumsi jadi tantangan

Tantangan lain terletak pada potensi pergeseran pola konsumsi. Masyarakat kelas atas yang memiliki kesadaran kesehatan cenderung beralih ke air mineral. Sementara itu, kelompok yang kurang teredukasi berisiko memilih minuman manis tanpa kemasan, seperti es teh di pedagang kaki lima, karena harganya lebih terjangkau meski kandungan gulanya tinggi.

Jika pergeseran itu terjadi secara masif, efektivitas cukai MBDK untuk menekan penyakit seperti diabetes dapat berkurang. Karena itu, Artidiatun menilai besaran tarif harus ditentukan secara presisi melalui kaji ulang elastisitas permintaan, pendapatan, dan substitusi produk.

Ia juga menyoroti efisiensi dan keadilan. Jika tujuan kebijakan adalah menekan angka diabetes secara umum, cukai idealnya mencakup komoditas gula secara luas. Namun, pengenaan cukai pada gula secara umum dinilai kurang adil karena porsi pengeluaran gula sebagai bahan pokok pada masyarakat miskin lebih besar dibandingkan masyarakat kaya.

Sebelum merumuskan skema tarif, Artidiatun mengingatkan pemerintah untuk memfinalisasi tujuan kebijakan, apakah berfokus pada penurunan konsumsi, perlindungan tenaga kerja, atau penerimaan negara. Penetapan tujuan itu diperlukan agar kebijakan cukai MBDK tepat sasaran dan berkeadilan.

Baca berita lain di Pendidikan