Daging Aman Didorong Pemkab Brebes lewat Pembinaan TPH

Di tengah kebutuhan keluarga terhadap pangan yang terjamin, Pemerintah Kabupaten Brebes memperkuat pembinaan agar daging aman sampai ke meja makan. Langkah ini dibahas dalam sosialisasi strategi pemenuhan regulasi usaha pemotongan hewan, integrasi izin usaha, penjaminan halal, serta higiene dan sanitasi NKV di Aula Jabres, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes itu diikuti pengelola Tempat Pemotongan Hewan (TPH), pelaku usaha pemotongan hewan, dan Juru Sembelih Halal (Juleha). Pembinaan tersebut diarahkan untuk memastikan proses pemotongan dan penanganan daging memperhatikan keamanan pangan, kebersihan, kesehatan serta kesejahteraan hewan, dan ketentuan kehalalan.

Daging Aman Dimulai dari Proses Pemotongan

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes, drh. Ismu Subroto, M.Si., mengatakan mutu daging dipengaruhi rangkaian proses sebelum produk berada di pasar atau meja makan. Kondisi hewan, cara penyembelihan, dan penanganan daging ikut menentukan kualitas produk yang dihasilkan.

“Pemotongan hewan bukan hanya tentang bagaimana hewan dipotong dan menghasilkan daging. Di dalamnya ada tanggung jawab besar untuk memastikan produk pangan asal hewan yang dihasilkan memenuhi prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal atau ASUH,” kata Ismu.

Menurut dia, pemenuhan standar mencakup legalitas usaha, penerapan kesejahteraan hewan, penyembelihan sesuai ketentuan halal, higiene dan sanitasi, serta persyaratan Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Ismu menyebut pelaku usaha masih menghadapi tantangan dalam memahami perizinan, standar teknis TPH, kompetensi Juleha, jaminan halal, dan ketentuan NKV.

Perizinan dan Jaminan Halal Dibahas

Pemerintah Kabupaten Brebes mendorong edukasi dan pendampingan agar pelaku usaha mengetahui dokumen yang dibutuhkan, cara memenuhi ketentuan, standar teknis yang harus diterapkan, serta pihak yang dapat diajak berkoordinasi. Ismu menegaskan pembinaan itu bukan untuk mempersulit pelaku usaha, melainkan membantu mereka menjadikan regulasi sebagai standar peningkatan kualitas.

Sosialisasi menghadirkan Ianatunnihayah, S.E. dari DPMPTSP yang membahas perizinan berusaha pada Rumah Potong Hewan. Dr. drh. Aldi Salman, M.Sc. dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan materi persyaratan NKV, standar teknis, serta higiene dan sanitasi.

Unik Fadila Azzahra dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi jaminan produk halal untuk jasa penyembelihan. Setelah kegiatan, pemerintah akan mendorong pendataan dan pemetaan kondisi TPH, mengidentifikasi persyaratan yang belum terpenuhi, serta melanjutkan pendampingan, monitoring, dan evaluasi.

Baca berita lain di Brebes