TERKINI
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
GUNUNG KIDUL

Dana Desa Gunungkidul Naik 16 Persen Menjadi Rp136 Miliar

Ilustrasi Dana Desa Gunungkidul
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Waktu
Diperkirakan cair Maret 2019
Anggaran
Rp136.052.131.100
Kenaikan
Sekitar 16 persen
Narasumber
Sujoko, M.Si.

Dana Desa Gunungkidul tahun anggaran 2019 diperkirakan cair pada Maret mendatang setelah melalui tahapan pengiriman anggaran ke daerah. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meminta seluruh desa memasukkan dana tersebut ke dalam APBDes 2019.

Dana Desa Gunungkidul Naik 16 Persen

Besaran Dana Desa Gunungkidul meningkat dari Rp117.574.520.000 pada 2018 menjadi Rp136.052.131.100 tahun ini. Kenaikan sekitar 16 persen itu akan menambah alokasi setiap desa dalam kisaran Rp100 juta hingga Rp200 juta.

“Sehubungan hal tersebut semua desa harus sudah memasukan dana desa, dalam APBD Desa Tahun 2019,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBMD) Gunungkidul, Sujoko, M.Si., Rabu (13/2).

APBDes Jadi Dasar Penggunaan Anggaran

Setiap desa harus menetapkan APBDes sebagai syarat penggunaan dana desa. Hampir seluruh desa telah mengesahkannya pada awal Januari. Beberapa desa baru menyelesaikan pengesahan pada akhir Januari, sementara satu atau dua desa masih berkonsultasi untuk memperbaiki anggaran sebelum ditetapkan.

Penyusunan APBDes tepat waktu diperlukan agar pengelolaan anggaran berjalan lancar. Dana desa diluncurkan setiap bulan sehingga keterlambatan pada satu tahap dapat berdampak pada penyaluran bulan berikutnya. “Tim monitoring dibantu dengan pemerintah kecamatan terus monitoring APBDes,” ujar Sujoko.

Program penggunaan anggaran wajib mengacu pada peruntukan dalam Peraturan Bupati. Arahan penggunaannya mencakup pembangunan embung desa, sarana olahraga, sarana umum, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan ekonomi produksi dan prasarana yang mendukung ekonomi maupun pendidikan.

“Tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang konsumtif,” jelas Sujoko. Ia juga meminta desa memperbaiki manajemen pengelolaan agar berjalan profesional, transparan, akuntabel, dan dapat diikuti masyarakat. “Asal dikelola secara profesional, transparan dan penuh tanggung jawab tidak akan timbul masalah terkait dengan dana desa maupun dana-dana yang lain,” pungkasnya.

Baca berita lain di Gunung Kidul