Debat Hukum Pemilu Diikuti 409 Regu, 24 Kampus Resmi Lolos

Minat kampus terhadap urusan pengawasan pemilu ternyata besar. Ajang debat hukum pemilu tingkat perguruan tinggi yang digelar Bawaslu tahun ini menjaring 409 regu dari 291 kampus di seluruh Indonesia, sebelum disaring hingga tersisa 24 kampus yang berlaga di babak nasional di Jakarta.

Artinya, kurang dari satu dari sepuluh kampus pendaftar berhasil menembus babak akhir. Babak puncak edisi keenam kompetisi dengan persaingan seketat itu resmi dibuka pada Senin, 21 September 2026.

Yusti Erlina, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, membaca tingginya jumlah pendaftar di fase eliminasi sebagai sinyal kepedulian mahasiswa pada isu penegakan aturan main pemilu. Ia berharap ide-ide yang lahir dari arena ini ikut mengisi diskusi soal cara memperkuat penindakan pelanggaran pemilu ke depan.

Tiga Tahap yang Diuji dalam Debat Hukum Pemilu

Bahan perdebatan para finalis berangkat dari cara Bawaslu memandang kerja hukum kepemiluan. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja membaginya ke dalam tiga tahap. Tahap awal adalah merumuskan regulasi sebelum pemilu digelar. Tahap berikutnya menjalankan regulasi itu ketika kampanye hingga pemungutan suara berlangsung. Tahap terakhir memutus perkara saat muncul pelanggaran atau sengketa.

Dalam bahasa teknis, ketiganya disebut rule making, rule application, dan rule adjudication. Bagi pemilih awam, pembagian ini menjelaskan mengapa sebuah pemilu belum benar-benar tuntas meski suara sudah dihitung: masih ada proses sengketa dan evaluasi yang berjalan sesudahnya.

Karena tiap tahap terus berubah mengikuti praktik politik, Bagja menganggap sumbangan pemikiran dari ruang kuliah tetap diperlukan. Ia juga membuka pintu bagi mahasiswa untuk mengoreksi lembaganya, dengan alasan pengawas pemilu butuh penilai dari luar dirinya.

Relevansinya jelas bagi lembaga semacam Bawaslu, yang memang diberi mandat mengawasi jalannya pemilu sekaligus menangani laporan pelanggaran. Setiap celah pada aturan, cepat atau lambat, akan bermuara di meja pengawas. Menguji celah itu lebih awal lewat perdebatan terbuka jelas lebih murah ketimbang menemukannya di tengah tahapan pemilu yang sedang berjalan.

Argumen Lebih Penting dari Nama Almamater

Kepada para finalis debat hukum pemilu, Bagja menitipkan pesan agar tidak terpukau reputasi kampus, baik kampus sendiri maupun lawan. Yang menentukan, katanya, adalah isi argumen dan seberapa kokoh landasan hukumnya. Peserta dipersilakan beradu pendapat sekuat tenaga, asalkan perbedaan pandangan tidak berubah menjadi permusuhan.

Pemerintah turut memberi dukungan. Nur Syarifah, Staf Ahli Bidang Regulasi pada kementerian yang mengurusi pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, menyebut kampus berada di posisi strategis untuk menumbuhkan daya kritis serta tanggung jawab intelektual mahasiswa. Hasil olah pikir para peserta, menurut dia, bisa menjadi masukan bagi pembenahan sistem kepemiluan. Dengan kata lain, debat hukum pemilu ini diposisikan bukan hanya sebagai lomba, melainkan juga laboratorium kecil tempat gagasan perbaikan tata kelola pemilu diuji sebelum dibawa ke forum kebijakan.

Keterangan resmi soal kegiatan ini tersedia di laman Bawaslu RI. Kabar kepemiluan lain dapat diikuti di rubrik Politik.