Demokrasi Pancasila Dibahas Tiga Pakar UNDIP di MPR RI

Forum Badan Pengkajian MPR RI di Jakarta pada 6 Oktober 2026 membahas penguatan Demokrasi Pancasila bersama tiga pakar Universitas Diponegoro (UNDIP). Diskusi bertema “Mengembalikan Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila” itu menyoroti praktik demokrasi, tingginya biaya politik, serta upaya memperkuat kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Tiga narasumber UNDIP tersebut ialah Wijayanto, Ph.D., pakar politik digital dan demokrasi yang juga Wakil Rektor IV UNDIP; Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI; serta Prof. Dr. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP. Mereka menyampaikan masukan kepada pimpinan dan jajaran Badan Pengkajian MPR RI.

Pembahasan menempatkan demokrasi tidak sebatas prosedur elektoral atau penyelenggaraan pemilu secara berkala. Kedaulatan rakyat juga mencakup kemampuan masyarakat memengaruhi keputusan publik, mengawasi kekuasaan, menentukan arah pembangunan, serta memperoleh akses dan kesempatan ekonomi yang lebih adil.

Demokrasi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat

Wijayanto menjelaskan bahwa Demokrasi Pancasila memiliki dimensi politik dan ekonomi. Prinsip itu dikaitkan dengan sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam forum tersebut, peserta juga membahas tingginya biaya pencalonan dan kampanye serta praktik politik uang. Persoalan itu dinilai berpotensi memengaruhi kesetaraan kesempatan kandidat, hubungan dengan pemilih, dan akuntabilitas pejabat terpilih. Transaksi material juga dapat menggeser hubungan warga dan wakilnya dari mandat publik menjadi hubungan transaksional.

Alternatif yang dibahas meliputi transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik, pengawasan pembiayaan kampanye, penegakan aturan terhadap politik uang, serta perbaikan mekanisme rekrutmen dan pencalonan. Pendidikan politik masyarakat dan penguatan peran masyarakat sipil turut menjadi bagian dari pembahasan, termasuk dalam agenda kebijakan dan regulasi menjelang Pemilu 2029.

Dua Buku Kajian UNDIP Diserahkan

Pada kesempatan yang sama, Wijayanto menyerahkan dua buku kajian UNDIP kepada pihak MPR RI. Buku pertama, Pasukan Siber, membahas peran pasukan siber dalam kompetisi politik, pemanfaatan media sosial untuk membentuk opini publik, serta tantangan manipulasi opini di era digital.

Buku kedua, Masyarakat Sipil dan Demokrasi, mengulas masyarakat sipil sebagai ruang partisipasi warga, asosiasi, dan jaringan kolektif. Kajian itu membahas peran masyarakat sipil dalam mengorganisasi kepentingan, menyampaikan aspirasi, mengawasi kekuasaan, serta menjaga keseimbangan hubungan negara dan masyarakat.

Hasil kajian tersebut diserahkan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengkajian MPR RI. Apresiasi atas partisipasi UNDIP disampaikan Yasonna H. Laoly dalam forum dan melalui pesan kepada Wijayanto setelah kegiatan berlangsung. Keterlibatan tiga pakar itu menjadi kontribusi akademik UNDIP dalam pembahasan tata kelola negara, konstitusi, regulasi pemilu, dan penguatan Demokrasi Pancasila menjelang Pemilu 2029.

Baca berita lain di Pendidikan