Desa Antikorupsi Panggungharjo Jadi Acuan Bantul

Evaluasi program Desa Antikorupsi berlangsung di Kalurahan Panggungharjo, Kabupaten Bantul, pada Selasa (13/10/2026). Kegiatan tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk menilai penerapan prinsip antikorupsi dalam pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan anggaran.

Perwakilan KPK RI, Ibnu Basuki Wibowo, mengatakan monitoring dan evaluasi itu mencakup lima komponen serta 18 indikator Desa Antikorupsi. Menurut dia, pemantauan berkala diperlukan agar penerapan indikator berlangsung konsisten dan Panggungharjo siap menghadapi evaluasi serta penilaian ulang pada tahun kelima.

“Predikat Desa Antikorupsi bukan sekadar penghargaan, piagam, atau status seremonial semata,” tegas Ibnu.

Evaluasi memperkuat tata kelola kalurahan

Program Desa Antikorupsi telah diluncurkan sejak 2021. KPK mendorong agar predikat tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, bukan hanya menjadi penghargaan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul, evaluasi di Panggungharjo menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan pembangunan budaya antikorupsi di tingkat kalurahan. Pengelolaan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel agar program berjalan efektif serta memberi manfaat bagi masyarakat.

Bupati Bantul menyampaikan bahwa penerapan pemerintahan yang bersih perlu diperluas ke seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Ia berharap prinsip antikorupsi tidak hanya diterapkan di Panggungharjo, tetapi juga di seluruh 75 kalurahan.

“Melalui kegiatan ini, kita menginginkan tidak hanya satu kalurahan yang maju dan antikorupsi, tetapi seluruh 75 kalurahan di Kabupaten Bantul dapat menjadi kalurahan yang antikorupsi,” ungkapnya.

Panggungharjo menjadi rujukan kalurahan lain

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa Panggungharjo merupakan satu-satunya kalurahan di Bantul yang telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi. Status tersebut diharapkan menjadi contoh bagi kalurahan lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

“Mudah-mudahan ke depan kalurahan yang lain bisa mencontoh dan terinspirasi untuk bisa seperti Panggungharjo,” ujarnya.

Ia menyebut tidak adanya kasus korupsi di lingkungan kalurahan selama sedikitnya tiga tahun sebagai salah satu indikator seleksi calon Desa Antikorupsi. Selain itu, Pemkab Bantul mendorong keterbukaan informasi, pendidikan antikorupsi, serta keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan anggaran.

Praktik yang diterapkan di Panggungharjo diharapkan dapat diterapkan oleh kalurahan lainnya. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berintegritas di seluruh Kabupaten Bantul.

Baca berita lain di Bantul