Dokumentasi Pengawasan PDPB Diperkuat oleh Bawaslu

Bawaslu meminta seluruh jajaran pengawas di daerah memperkuat Dokumentasi Pengawasan PDPB. Langkah itu diperlukan untuk mengantisipasi perubahan fungsi data hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada agenda pemilu mendatang. Arahan tersebut disampaikan di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan, pengawas perlu memperhatikan kedudukan data PDPB setelah proses pemutakhiran berakhir. Data tersebut masih harus dipastikan apakah akan menjadi sumber utama data pemilih 2029 atau hanya berfungsi sebagai data pendukung.

“Kerawanan PDPB tidak sekadar saat proses pemutakhirannya dilakukan, tetapi yang paling fundamental adalah saat PDPB selesai dilakukan. Apakah data yang sudah kita mutakhirkan ini secara otomatis akan menjadi data sumber utama pemilih 2029 atau sebetulnya hanya sebagai data pendukung,” tegas Lolly saat membuka kegiatan Penyusunan Pemetaan Kerawanan Isu Strategis PDPB.

Catatan Pengawasan Disiapkan sebagai Pembanding

Menurut Lolly, risiko pengawasan juga dapat muncul ketika status dan penggunaan data mulai ditetapkan. Kondisi itu berkaitan dengan kekosongan regulasi serta belum jelasnya kedudukan data PDPB setelah pemutakhiran selesai.

Karena itu, ia meminta hasil pengawasan disusun secara rapi dan akurat oleh seluruh jajaran pengawas di daerah. Catatan tersebut dapat menjadi bahan pembanding apabila data PDPB nantinya hanya digunakan sebagai data pendukung.

Dokumentasi yang lengkap juga akan membantu mempercepat pencermatan dan pengawasan. Dengan tersedianya catatan hasil kerja, pengawas memiliki bahan untuk menilai data ketika fungsi akhirnya telah ditetapkan.

Verifikasi Data Pemilih Berbasis NIK

Bawaslu turut menyampaikan perkembangan kerja sama teknis dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Petunjuk teknis kerja sama tersebut ditargetkan selesai dalam dua minggu.

Setelah petunjuk teknis rampung, Bawaslu akan memperoleh akses ke portal web untuk mengecek data pemilih secara terverifikasi berbasis NIK. Bawaslu juga mendorong akses ke web service agar analisis akurasi data dapat dilakukan secara otomatis.

Lolly menegaskan, kesiapan dokumentasi diperlukan agar hasil pengawasan tetap dapat digunakan sebagai data pembanding. Ia juga menyampaikan bahwa penyelesaian petunjuk teknis dengan Ditjen Dukcapil akan membuka akses verifikasi data pemilih berbasis NIK.

Baca berita lain di Politik