TERKINI
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
REMBANG

Dua Raperda Rembang Disahkan, Atur APBD dan Perikanan

Raperda Rembang
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Waktu
Senin, 14 Juli 2025
Lokasi
Gedung DPRD
Pelaku
Jumlah
Dua Raperda
Program
APBD 2024 dan usaha perikanan

DPRD Kabupaten Rembang mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna II di Gedung DPRD, Senin, 14 Juli 2025. Raperda Rembang yang disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) itu mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan.

Raperda Rembang Perlu Aturan Teknis

Dalam penyampaian pendapat fraksi, Sumardi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik regulasi bagi pelaku usaha perikanan. Ia mendorong pemerintah daerah segera menyusun Peraturan Bupati sebagai aturan teknis yang aplikatif.

Sumardi juga meminta pemerintah mengalokasikan anggaran dalam APBD dan membangun database pelaku usaha perikanan. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar pendampingan dan distribusi program dapat berjalan secara adil.

“Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah menyusun Peraturan Bupati sebagai turunan teknis yang aplikatif, mengalokasikan anggaran dalam APBD, dan membangun database pelaku usaha perikanan agar pendampingan dan distribusi program dapat dilakukan secara adil,” ungkap Sumardi.

Dukungan untuk Pelaku Usaha Perikanan

Nasirudin dari Fraksi PKB menilai kebijakan tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran pemerintah terhadap kontribusi sektor perikanan bagi ekonomi lokal. “Hal ini sudah menunjukkan adanya kesadaran pemerintah daerah atas peran usaha perikanan yang sangat tinggi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Rembang,” ujar Nasirudin.

Bupati Rembang Harno mengapresiasi kontribusi DPRD selama pembahasan kedua Raperda. Ia menyebut pendapat dan saran anggota dewan telah menyempurnakan substansi regulasi yang akan ditetapkan.

Harno menegaskan, Perda tentang pelindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum, sarana, dan prasarana. Pemkab Rembang menyatakan siap menindaklanjutinya melalui kebijakan teknis dan penganggaran yang sesuai.

Baca berita lain di Rembang