Edukasi Keuangan OJK Sasar ASN dan Tokoh Gunungkidul

Edukasi keuangan digelar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk ASN, perangkat desa, dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Kegiatan yang berlangsung di Gunungkidul itu dihadiri Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto dan Kepala OJK DIY Eko Yunianto.

Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan literasi keuangan sekaligus mencegah praktik keuangan ilegal. Eko menjelaskan, kegiatan itu merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang diperkuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Edukasi Keuangan Perkuat Perlindungan Konsumen

Menurut Eko, aturan tersebut mempertegas peran OJK dalam pelindungan konsumen dan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. OJK telah menyusun Peta Jalan Pelindungan Konsumen dengan empat pilar, yakni literasi dan inklusi keuangan, pengawasan market conduct, pelindungan konsumen, serta pemberantasan aktivitas keuangan ilegal.

OJK juga menerbitkan POJK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan atau Satgas PASTI. Eko mengatakan, koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemda DIY dilakukan untuk memberikan edukasi secara preventif.

Waspadai Modus Penghapusan Pinjaman

Dalam kegiatan itu, OJK menyoroti laporan penipuan berkedok penghapusan pinjaman yang mengatasnamakan Bank for International Settlements dan FATF. Pelaku meminta masyarakat menyerahkan hasil SLIK dan sertifikat asli sebagai syarat memperoleh “penghapusan pinjaman”. OJK menegaskan program tersebut tidak resmi dan berpotensi merugikan masyarakat secara finansial.

OJK menyebut edukasi keuangan diperlukan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pengembalian investasi yang tidak masuk akal, penghapusan utang, atau modus penipuan lain. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 mencatat indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 66,46 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.

OJK bersama Satgas PASTI telah meluncurkan Indonesia Anti Scam Center untuk menangani laporan penipuan, memblokir rekening, dan mendorong pengembalian dana korban. Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto mengapresiasi respons OJK terhadap isu “Program Penghapusan Utang” di Paliyan, Panggang, dan Purwosari. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, OJK, dan TPAKD berkomitmen memperkuat perlindungan konsumen serta memberantas praktik keuangan ilegal.

Baca berita lain di Gunung Kidul