Empat Kasus Restoratif Disetujui Luhur Istighfar

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Luhur Istighfar menyetujui penghentian penuntutan empat kasus restoratif dari Bangkalan dan Sidoarjo dalam dua ekspose pada 19 dan 21 Oktober 2026. Ekspose pertama digelar secara daring, sedangkan agenda berikutnya berlangsung secara langsung.

Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., membahas persetujuan tersebut bersama Asisten Tindak Pidana Umum Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., serta jajaran Bidang Tindak Pidana Umum. Pembahasan dilakukan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dan jajaran masing-masing.

Pada Senin (19/10/2026), ekspose bersama Kejaksaan Negeri Bangkalan menghasilkan persetujuan penghentian penuntutan satu perkara pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 KUHP.

Rangkaian pembahasan kasus restoratif

Dua hari kemudian, pada Rabu (21/10/2026), ekspose bersama Kejaksaan Negeri Sidoarjo digelar secara langsung. Dalam agenda itu, disetujui penghentian penuntutan terhadap tiga perkara.

Tiga perkara tersebut terdiri atas penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 huruf a KUHP, pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 KUHP, serta pencurian dengan penerapan ketentuan penyertaan melalui perantaraan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 juncto Pasal 20 huruf b KUHP.

Persyaratan penghentian penuntutan

Persetujuan penghentian penuntutan diberikan setelah pemenuhan persyaratan mekanisme keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP dinilai. Persyaratan itu antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak melebihi lima tahun atau berupa pidana denda kategori ringan, tercapainya perdamaian antara korban dan tersangka, serta adanya respons positif dari masyarakat.

Selain membahas penghentian penuntutan, ekspose membicarakan penerapan pidana kerja sosial dan pembinaan melalui pelatihan kerja. Pendekatan itu menekankan pertanggungjawaban atas perbuatan, pembentukan sikap, dan kesiapan pelaku untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat sesuai ketentuan hukum.

Baca berita lain di Hukum