Enam Hari Kerja Mulai Diterapkan ASN Pemkab Rembang

Enam hari kerja mulai diterapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang pada Selasa (2/3/2018). Kebijakan itu mengacu pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di lingkungan Pemkab Rembang.

Bupati Rembang H. Abdul Hafidz memimpin apel perdana pada awal pelaksanaan kebijakan tersebut. Apel itu dihadiri seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat. Dalam pengarahan, Bupati menyampaikan sejumlah poin terkait pelaksanaan enam hari kerja.

Enam Hari Kerja untuk Mengejar Ketertinggalan

Abdul Hafidz mengatakan, penerapan enam hari kerja ditujukan untuk mengejar ketertinggalan Rembang dari daerah lain. Ia menyebut tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta kebutuhan menata pemerintahan dengan lebih baik sebagai beberapa pertimbangan kebijakan tersebut.

Bupati mengakui keputusan itu berpotensi menimbulkan pro dan kontra. Namun, ia menilai enam hari kerja lebih efektif dan efisien. Dari sisi kesehatan ASN, kebijakan tersebut juga disebut lebih baik.

“Yang tidak setuju saya pesan sudah menjadi keputusan, kalau tidak dilaksanakan ada konsekuensi. Saya minta semuanya tidak perlu mempermasalahkan, mari kita bersama-sama mengejar ketertinggalan kita dengan daerah lain,” kata Abdul Hafidz.

Pelayanan Desa dan Target Pemerintahan

Berdasarkan evaluasi Bupati di sejumlah OPD, permintaan layanan masyarakat rata-rata berlangsung sebelum pukul 13.00 WIB. Penerapan enam hari kerja juga dinilai dapat memperkuat sinergi dengan pemerintahan desa yang menerapkan pola kerja serupa.

“Pelaksanaan enam hari kerja disamping memang kita akan mengakomodir dari kepentingan di desa-desa. Agar pelayanan dari bawah ke atas bisa menyambung,” ujar Bupati. Menurut dia, desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan warga sehingga masukan dari tingkat desa perlu didengar.

Abdul Hafidz meminta seluruh ASN memasuki tahun baru dengan semangat, amunisi, dan inovasi baru untuk mendukung pembangunan Kabupaten Rembang menuju masyarakat makmur dan adil. Ia juga menekankan tekad memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penghargaan Adipura.

Baca berita lain di Rembang