Evaluasi AKIP 2026 Perkuat Tata Kelola Kejaksaan

Suasana agenda virtual mewarnai kick off meeting evaluasi AKIP Tahun 2026 yang diikuti Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., bersama jajaran pejabat eselon IV Bidang Pengawasan dan Pembinaan pada Senin (19/10/2026). Kegiatan tersebut berlangsung dari Surabaya dan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola serta akuntabilitas kinerja institusi.

Luhur mengikuti evaluasi AKIP bersama pejabat dan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Agenda ini dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan, Prof. Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum., dengan melibatkan Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan, jajaran inspektur dan inspektur keuangan, Kepala Biro Perencanaan, serta pejabat eselon III Bidang Pengawasan.

Evaluasi AKIP merupakan agenda tahunan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penilaian mencakup kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja. Rangkaian penilaian itu diarahkan untuk membuat pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan memiliki sasaran yang jelas, capaian yang terukur, dan proses evaluasi yang berjalan berkelanjutan.

Manajemen Risiko untuk Sasaran Kinerja

Dalam agenda tersebut, manajemen risiko ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola organisasi. Identifikasi risiko yang terintegrasi dengan perencanaan strategis digunakan untuk memetakan potensi hambatan pencapaian sasaran. Pemetaan itu juga menjadi dasar dalam menentukan langkah mitigasi yang sesuai, baik di tingkat pusat maupun satuan kerja daerah.

Rangkaian kegiatan turut diisi workshop manajemen risiko dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK). Pembahasan tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Forum menghadirkan Canggih Hangga Wicaksono, S.ST., sebagai narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Lokakarya SOP Bidang Pengawasan

Setelah workshop, agenda dilanjutkan dengan lokakarya teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pengawasan. Materi lokakarya mencakup penyeragaman pelaksanaan kebijakan, penguatan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP, serta langkah mitigasi risiko dalam SPIP.

Melalui rangkaian evaluasi AKIP, penilaian kinerja disusun mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Kegiatan di Surabaya itu juga menggabungkan pembahasan manajemen risiko, pencegahan korupsi, pengendalian internal, dan penyusunan SOP pengawasan dalam satu agenda kerja.

Baca berita lain di Hukum