Evaluasi KUA-PPAS 2027 Tetap Dibuka DPRD Rembang

Suasana Ruang Rapat Paripurna DPRD Rembang menjadi tempat audiensi sejumlah organisasi kemasyarakatan pada Senin (5/10). Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Kabupaten Rembang Abdul Rouf menegaskan evaluasi KUA-PPAS 2027 tetap terbuka, meski dokumen yang telah disepakati DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dinyatakan sah secara hukum.

Abdul Rouf menjelaskan audiensi tersebut membahas persoalan persetujuan atau fiat dalam proses KUA-PPAS 2027. Ia menyampaikan bahwa tidak terdapat dugaan persetujuan khusus dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD. Ia juga menerangkan bahwa dokumen tersebut tetap memiliki kekuatan hukum meskipun tidak ada fiat dari Sekda. Penjelasan itu menjadi bagian dari pembahasan evaluasi KUA-PPAS dalam audiensi.

“Ini segalanya sudah jelas terkait dugaan fiat tadi disampaikan, tidak ada dugaan fiat Pak Sekda. Yang kedua tadi disampaikan oleh Kabag Hukum bahwa dokumen KUA-PPAS 2027 ini walaupun tidak ada fiat Pak Sekda, hukumnya sah jika sudah ditandatangani Pak Bupati,” ujar Abdul Rouf.

Dasar keabsahan KUA-PPAS 2027

Abdul Rouf mengatakan DPRD Rembang menerima dokumen KUA-PPAS 2027 dari Bupati Rembang sebanyak dua kali. Dokumen pertama dibubuhi tanda tangan elektronik, sedangkan dokumen kedua menggunakan tanda tangan dan stempel basah.

Dokumen kedua menjadi dasar pembahasan hingga menghasilkan persetujuan antara DPRD dan TAPD. Abdul Rouf menegaskan berkas itulah yang digunakan dalam proses pembahasan sampai tercapai kesepakatan. Penjelasan mengenai keabsahan dokumen juga disampaikan Kepala Bagian Hukum dalam audiensi tersebut.

“Perlu saya sampaikan juga, Pak Bupati mengirimkan kami dokumen KUA-PPAS itu dua kali. Yang pertama ditandatangani dengan elektronik, yang kedua ditandatangani stempel basah. Dan yang kami bahas sampai ada persetujuan, ada kesepakatan dengan DPRD dan TAPD itu yang betul-betul yang kedua, yang dikirim yang kedua,” jelasnya.

Evaluasi KUA-PPAS tetap terbuka

Abdul Rouf menyebut DPRD telah menjalankan kewenangannya dengan memfasilitasi audiensi sebagai ruang penyampaian aspirasi dan pemberian penjelasan dari pihak terkait. Adapun kemungkinan langkah hukum atau pengujian terhadap dokumen KUA-PPAS 2027 diserahkan kepada pihak yang memiliki hak untuk menempuhnya.

“Itu hak mereka. Hak mereka. Yang penting kami sudah memfasilitasi audiensi ini,” katanya.

Ia menegaskan evaluasi KUA-PPAS akan dilakukan apabila dalam proses selanjutnya ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan anggaran tersebut. Evaluasi KUA-PPAS 2027 tetap terbuka selama proses dan dokumen masih menjadi perhatian dalam pembahasan. “Nanti jika ditemukan ada pelanggaran di anggaran KUA-PPAS itu, nantinya akan ada evaluasi total,” ujarnya. Abdul Rouf tidak berspekulasi mengenai langkah yang akan diambil apabila muncul hasil pengujian atau temuan hukum.

Baca berita lain di Rembang