Evaluasi PPPK Rembang Dilakukan Berkala

Pemerintah Kabupaten Rembang menerapkan evaluasi PPPK secara berkala dengan menilai kinerja dan kedisiplinan sebagai dasar pembinaan serta keputusan kepegawaian. Sebanyak 1.216 PPPK Tahap I Tahun Anggaran 2024 telah resmi dilantik dan akan menjalani masa evaluasi selama satu tahun.

Untuk PPPK Tahap II, sebanyak 1.474 orang dijadwalkan mengikuti pelantikan paling lambat pada Oktober 2025. Evaluasi PPPK tersebut akan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pencapaian pegawai di lapangan.

Kedisiplinan Jadi Dasar Evaluasi PPPK

Bupati Rembang Harno menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintah. Ia menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk aktif membina dan memantau pegawai di lingkungan masing-masing.

“Kedisiplinan adalah langkah awal. Maka seluruh kegiatan harus dimulai dari kedisiplinan itu sendiri. Untuk menegaskan hal tersebut, saya akan bertemu langsung dengan masing-masing atasan (Kepala OPD),” ujar Harno.

Penilaian Mengacu pada SKP dan Kehadiran

Kepala BKD Rembang Arif Romadon menyebut evaluasi itu menindaklanjuti rekomendasi Panitia Khusus PPPK DPRD Rembang dan sejalan dengan anjuran Kementerian PAN-RB. Rekomendasi tersebut mencakup evaluasi tahunan untuk PPPK Tahap I dan II.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKD Rembang Miftachul Ichwan Anggoro Kasih menjelaskan, penilaian mengacu pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan catatan kehadiran. PPPK yang berkinerja baik dapat diperpanjang, dengan keputusan berdasarkan penilaian atasan masing-masing.

Baca berita lain di Rembang