Hengky Firmansyah Kawal Tata Kelola Bencana Jepara

Hengky Firmansyah menjelaskan kesiapan Kejari Jepara mendampingi pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan penanggulangan bencana. Penjelasan itu disampaikan seusai rapat koordinasi Forkopimda di Pendapa RA Kartini Jepara, Kamis, 8 Oktober 2026, saat sejumlah wilayah mulai mengalami hujan.

Hengky, yang menjabat Kasi Datun Kejari Jepara sekaligus bertugas sebagai Jaksa Pengacara Negara, menyebut pendampingan hukum diarahkan pada penggunaan Belanja Tidak Terduga dan pengadaan barang serta jasa dalam kondisi darurat. Ia menyampaikan hal tersebut untuk menjelaskan peran kejaksaan dalam kesiapan menghadapi musim penghujan.

“Kami JPN siap memberikan pendampingan hukum, legal assistance, bagi Pemkab Jepara, khususnya dalam fleksibilitas penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan pengadaan barang dan jasa kondisi darurat,” ujar Hengky.

Peran JPN dalam kebijakan kebencanaan

Hengky Firmansyah menempatkan pendampingan sebagai langkah pencegahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. JPN dapat terlibat sejak kebijakan direncanakan dan dilaksanakan, sehingga pemerintah memiliki ruang untuk mengambil keputusan cepat tanpa mengabaikan ketentuan hukum dalam situasi yang membutuhkan respons darurat.

Belanja Tidak Terduga menjadi salah satu bagian yang dibahas karena dana itu digunakan untuk mendukung penanganan kejadian yang memerlukan tindakan segera. Dalam konteks musim penghujan, kebutuhan tersebut dapat muncul ketika cuaca ekstrem memicu bencana di wilayah Kabupaten Jepara.

Pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat juga memiliki karakter yang berbeda dari prosedur normal. Karena kebutuhan lapangan harus segera dipenuhi, Kejari Jepara menyatakan kesiapan memberikan pendampingan agar prosesnya tetap memiliki dasar hukum dan tata kelola yang jelas.

“Kejaksaan Negeri Jepara menegaskan berkomitmen untuk mengawal tata kelola penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara dari aspek hukum,” kata Hengky. Komitmen itu disampaikan dalam rapat yang mempertemukan unsur pemerintah, penegak hukum, dan Forkopimda.

Ancaman hidrometeorologi dipetakan

Rapat dipimpin Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar yang mewakili Bupati Jepara H. Witiarso Utomo. Hadir pula Dandim 0719/Jepara Letkol Arm Ranna Hidfitriyadi, Sekda Jepara Ary Bachtiar, Asisten I Sekda Jepara Ali Hidayat, perwakilan Forkopimda, dan komunitas pelestari lingkungan.

BPBD Kabupaten Jepara melaporkan puncak musim penghujan diperkirakan terjadi pada awal Januari hingga akhir Februari. Pemerintah daerah diminta memperkuat kesiapan wilayah karena hujan telah mulai turun, walaupun intensitasnya di Kota Ukir masih rendah.

Hajar meminta titik rawan dikenali oleh camat dan jajaran forkopimcam. Selain pemeriksaan lokasi, ia mendorong sosialisasi mitigasi melalui pertemuan langsung serta media sosial sampai tingkat desa. Informasi dari BPBD juga diminta segera diteruskan ke pemerintah kecamatan dan desa.

Anggaran dan pekerjaan lapangan

Hengky Firmansyah menyampaikan pendampingan itu berkaitan dengan kebutuhan nyata pemerintah saat menghadapi bencana. Pemerintah Kabupaten Jepara telah menyiapkan BTT Rp12,5 miliar, naik dari Rp5 miliar. Hajar berharap dana tersebut tidak digunakan karena tidak terjadi bencana di Kabupaten Jepara.

Langkah teknis yang telah disiapkan mencakup normalisasi sungai, perbaikan pintu air, pemasangan trash boom, penguatan tebing Kali Pasokan, serta pelaksanaan klinik pemeliharaan irigasi. Infrastruktur yang rusak akibat bencana juga masuk dalam pekerjaan perbaikan.

Hajar mengaitkan kesiapan sekarang dengan kejadian di Desa Tempur pada 2025. Menurut dia, dukungan dan tindakan bersama dari berbagai pihak ikut membantu penanganan saat itu. Rapat kali ini kembali menempatkan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim penghujan.

“Alhamdulillah BTT sudah kita naikkan dari Rp5 miliar menjadi Rp12,5 miliar. Semoga ini tidak jadi kita pakai, artinya tidak ada bencana yang terjadi di Kabupaten Jepara,” ujar Hajar.

Baca berita lain di Jepara