Hengky Firmansyah Tekankan Pengawasan Jalan Mayong

“Pendampingan JPN bersifat preventif (pencegahan) guna memastikan seluruh proses serah terima berjalan sesuai peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah,” kata Hengky Firmansyah setelah pemeriksaan pekerjaan di ruas Mayong-Pancur, Senin, 5 Oktober 2026. Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Jepara itu menyampaikan keterangan tersebut dalam kegiatan MC 100 Persen bersama Tim Bina Marga DPUPR Kabupaten Jepara.

Hengky Firmansyah menjelaskan, pemeriksaan dilakukan pada paket konsolidasi Pemeliharaan Jalan Mayong-Pancur. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pendampingan hukum atau Legal Assistance Kejaksaan Negeri Jepara terhadap pekerjaan Pemerintah Kabupaten Jepara, terutama untuk memastikan pelaksanaan hingga serah terima berjalan sesuai aturan.

Hengky Firmansyah jelaskan tujuan pemeriksaan

Menurut Hengky Firmansyah, MC 100 Persen diperlukan untuk mencocokkan pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan kondisi riil di lapangan. Pengecekan itu mencakup kesesuaian hasil pekerjaan dan menjadi dasar dalam penyelesaian administrasi serta pembayaran akhir. Karena itu, pemeriksaan bersama ditempatkan sebagai bagian dari pengawasan preventif.

Tim JPN dan Tim Bina Marga DPUPR Kabupaten Jepara melakukan pemeriksaan terhadap paket jalan yang dikerjakan. Hasil pekerjaan tidak hanya dinilai berdasarkan dokumen, tetapi juga melalui keadaan fisik yang terlihat. Pemeriksaan lapangan membantu memastikan volume dan kualitas pekerjaan sesuai dengan kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan.

Hengky Firmansyah mengatakan kontraktor pelaksana masih memiliki kewajiban selama masa pemeliharaan. Apabila kerusakan muncul pada periode tersebut, perbaikan harus dilakukan sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Kewajiban itu tetap melekat meskipun pekerjaan telah melalui pemeriksaan dan masuk tahap penyelesaian administrasi.

“Mendorong kontraktor pelaksana untuk tetap bertanggung jawab melakukan perbaikan atas kerusakan yang muncul selama masa pemeliharaan sesuai ketentuan jangka waktu dalam kontrak,” ungkap Hengky Firmansyah.

Pembayaran harus sesuai pekerjaan nyata

Perhatian lain diarahkan pada pencairan pembayaran akhir. Hengky Firmansyah menegaskan pembayaran 100 persen harus berdasar pada realisasi fisik yang benar-benar telah dikerjakan. Nilai pembayaran juga harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi kelebihan bayar yang berpotensi merugikan keuangan daerah maupun negara.

“Penyelesaian pencairan pembayaran akhir 100 persen harus didasarkan pada realisasi fisik yang riil dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah terjadinya kelebihan bayar yang berpotensi merugikan keuangan daerah/negara,” kata Hengky Firmansyah.

Pendampingan itu berlangsung saat Pemerintah Kabupaten Jepara mengalokasikan anggaran besar untuk infrastruktur jalan dan jembatan. Pada 2026, anggaran bidang tersebut mencapai sekitar Rp210,32 miliar. Sebanyak 52 ruas jalan mendapat perhatian melalui pekerjaan pemeliharaan dan peningkatan kualitas di sejumlah wilayah.

Alokasi 2026 juga mencakup pemeliharaan berkala jalan sekitar Rp168,04 miliar, pembangunan jalan sekitar Rp24,08 miliar, dan rehabilitasi jembatan sekitar Rp9 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas serta kemantapan jalan kabupaten.

Mayong masuk cakupan penanganan

Pada 2025, penanganan jalan mencapai 421,84 kilometer di 146 ruas, dengan sekitar 355 kilometer berupa pemeliharaan dan 66,84 kilometer peningkatan kualitas. Penanganan tersebut menjadi kelanjutan dari perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur jalan di berbagai wilayah Jepara.

Data kondisi jalan tahun 2023 menunjukkan Kecamatan Mayong memiliki total ruas sekitar 59,52 kilometer. Sekitar 17,84 kilometer di antaranya masuk kategori tidak mantap. Selain paket Mayong-Pancur, kawasan Mayong dan sekitarnya juga mendapat penanganan melalui paket Jalan Pancur-Kedawung pada ruas Mayong-Jebol, Jebol-Datar, dan Datar-Pancur.

Panjang penanganan paket Jalan Pancur-Kedawung sekitar 1,2 kilometer dengan konstruksi AC-BC dan aspal Buton. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari penanganan sejumlah ruas jalan di kawasan Mayong dan sekitarnya pada 2026.

Di wilayah lain, akses Desa Tempur, Kecamatan Keling, ditangani melalui pengaspalan hotmix, pelebaran, dan beton pada sejumlah tikungan curam dan tajam. Penanganan itu merupakan salah satu pekerjaan pada ruas jalan strategis di wilayah Kabupaten Jepara.

Besarnya anggaran dan luasnya cakupan penanganan jalan membuat pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan secara fisik, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks tersebut, pendampingan hukum JPN Kejaksaan Negeri Jepara diarahkan untuk mencegah munculnya persoalan hukum sejak tahap pelaksanaan pekerjaan. Pemeriksaan lapangan melalui MC 100 Persen menjadi salah satu instrumen untuk memastikan volume, kualitas, dan realisasi pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Pemeriksaan pada Senin, 5 Oktober 2026 menjadi bagian dari upaya memastikan pekerjaan, administrasi, dan pembayaran memiliki dasar yang sesuai. Tim JPN Kejari Jepara bersama Tim Bina Marga DPUPR Kabupaten Jepara melaksanakan MC 100 Persen pada paket Pemeliharaan Jalan Mayong-Pancur.

Hengky Firmansyah menyampaikan bahwa pemeriksaan bersama diperlukan agar penyelesaian paket Pemeliharaan Jalan Mayong-Pancur berjalan tertib dan akuntabel. Hasil pekerjaan juga diharapkan memberikan manfaat melalui kondisi jalan yang lebih baik, aman, dan nyaman digunakan.

Kontraktor tetap dituntut memenuhi kewajiban pemeliharaan sesuai masa kontrak agar kualitas jalan terjaga setelah pekerjaan dinyatakan selesai. Program penanganan jalan itu menjadi bagian dari upaya memperbaiki infrastruktur serta mendukung konektivitas antarwilayah, mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, dan aktivitas ekonomi daerah.