Inklusi Keuangan 2026: Pemerintah Perkuat Lewat Rekening Baru

Inklusi keuangan masyarakat Indonesia kini mencapai 93,62 persen, namun tingkat literasi keuangan warga masih tertinggal di angka 63,57 persen. Pemerintah pun merancang langkah baru memperkuat inklusi keuangan lewat penyediaan rekening bagi warga negara yang belum memilikinya.

Rapat terbatas membahas isu ini dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Data Inklusi Keuangan dari OJK dan BPS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi dasar kebijakan inklusi keuangan terbaru ini.

“Standar literasi keuangan OECD itu 63 persen, sementara survei kita menunjukkan 69,57 persen,” kata Airlangga, menegaskan capaian literasi keuangan Indonesia sudah melampaui rata-rata negara maju meski masih ada ruang perbaikan pada sisi inklusi.

Tiga Langkah Perkuat Inklusi Keuangan

Pemerintah menyiapkan tiga langkah utama untuk memperkuat inklusi keuangan nasional. Pertama, penyediaan rekening lewat Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang dipadankan dengan sistem Bank Indonesia.

Kedua, perluasan pembayaran digital lewat QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai sistem gerbang transaksi yang menjangkau pelaku usaha kecil hingga pelosok daerah.

Ketiga, penyaluran program bantuan pemerintah langsung ke rekening warga, sehingga distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran dan minim potensi penyimpangan di lapangan.

Kenapa Inklusi Keuangan Penting bagi Ekonomi

Kepemilikan rekening menjadi pintu masuk warga mengakses layanan keuangan formal lainnya, mulai dari tabungan, kredit usaha, hingga produk asuransi. Semakin luas inklusi keuangan, semakin besar pula potensi pertumbuhan ekonomi dari sisi akar rumput, karena pelaku usaha kecil memiliki akses modal yang lebih formal dan tercatat.

Kesenjangan antara angka inklusi keuangan (93,62 persen) dan literasi keuangan (63,57 persen) menunjukkan banyak masyarakat sudah memiliki akses ke layanan keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkannya secara optimal. Kondisi ini yang mendorong pemerintah tidak hanya fokus pada penyediaan rekening, tetapi juga edukasi keuangan yang berkelanjutan.

Sinergi antar-lembaga — mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dukcapil, Bank Indonesia, hingga perbankan pelat merah — dinilai krusial agar percepatan inklusi keuangan berjalan efisien tanpa duplikasi data maupun tumpang tindih program antar-kementerian.

Pemerintah menargetkan program penyediaan rekening dan perluasan QRIS ini dapat mendorong inklusi keuangan mendekati angka 100 persen dalam beberapa tahun ke depan, sejalan dengan agenda besar digitalisasi ekonomi nasional yang terus digencarkan lintas kementerian.

Penguatan inklusi keuangan turut relevan dengan upaya menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga secara umum, termasuk kesiapan masyarakat menghadapi dampak inflasi bagi keuangan rumah tangga yang selama ini menjadi perhatian bersama pemerintah dan masyarakat.

Peran QRIS dalam Mendorong Inklusi Keuangan

QRIS sejak diperkenalkan Bank Indonesia telah menjadi salah satu instrumen paling efektif mempercepat transisi masyarakat dari transaksi tunai ke transaksi digital, terutama di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. Satu kode QR yang berlaku universal lintas aplikasi pembayaran memudahkan pedagang kecil tanpa perlu berlangganan banyak sistem sekaligus.

Perluasan QRIS ke wilayah yang selama ini minim akses perbankan formal menjadi kunci mendorong akses layanan finansial di luar kota-kota besar. Pedagang pasar tradisional, warung kelontong, hingga petani yang menjual hasil panen langsung ke konsumen kini punya opsi menerima pembayaran digital tanpa harus memiliki mesin EDC konvensional yang selama ini identik dengan biaya sewa dan pemeliharaan.

Kolaborasi antara BRI dan BSI dalam penyediaan rekening baru juga dipilih bukan tanpa alasan. Kedua bank pelat merah ini memiliki jaringan cabang dan agen terluas hingga ke pelosok, termasuk lewat program keagenan seperti BRILink, yang memungkinkan masyarakat membuka rekening tanpa harus mendatangi kantor cabang di kota kecamatan.

Pemadanan data Dukcapil dengan sistem perbankan juga diharapkan mempercepat proses verifikasi identitas nasabah baru, sekaligus menekan risiko duplikasi rekening maupun penyalahgunaan identitas dalam pembukaan rekening — masalah yang selama ini kerap menghambat perluasan akses perbankan di berbagai daerah.

Rincian lengkap kebijakan ini dapat dipantau lewat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, yang secara rutin mempublikasikan hasil rapat terbatas dan arah kebijakan ekonomi pemerintah kepada publik.