Inovasi ASN Purbalingga Ditargetkan Satu per OPD

Bupati Purbalingga meminta aparatur sipil negara (ASN) berpikir kreatif dan inovatif dalam menyikapi keterbatasan anggaran di tengah pandemi Covid-19. Inovasi ASN juga ditargetkan hadir di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan minimal satu inovasi untuk setiap OPD. Target tersebut diharapkan mendorong ASN tidak hanya menjalankan kegiatan rutin, tetapi juga mencari cara kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi saat Penandatanganan Perjanjian Kerja, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2021 di Pendopo Dipokusumo, Kamis (10/3). Dalam kesempatan itu, ASN diingatkan untuk menjalankan tugas dengan tanggung jawab.

Inovasi ASN masuk penilaian kinerja

“Saya paksa memang, seluruh OPD untuk bisa memulai inovasi. Minimal 1 OPD 1 inovasi. Bantu pimpinan OPD untuk kejar target yang ditentukan,” kata Bupati Dyah Hayuning Pratiwi.

Menurut dia, ASN, baik PNS maupun PPPK, tidak boleh terjebak dalam kegiatan rutin. Inovasi akan menjadi bahan penilaian kinerja instansi dan kepegawaian. Di tengah keterbatasan, ASN dituntut mampu berpikir “out of the box”. Karena itu, inovasi ASN perlu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan. Penerapan inovasi ASN juga harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Merujuk UU No. 5 Tahun 2014, ASN memiliki tiga tugas pokok dan fungsi, yaitu sebagai pelayan masyarakat, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN diminta turun ke masyarakat untuk memahami kebutuhan warga dan menjalankan kebijakan pemerintah secara tegak lurus. Pemahaman terhadap kebutuhan warga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas tersebut.

86 PPPK Non Guru dilantik

Bupati juga mengingatkan PPPK yang telah menandatangani perjanjian kerja bahwa mereka otomatis masuk dalam birokrasi dan dituntut bekerja secara teamwork. Ia mengajak para pegawai yang dilantik bersyukur dengan bekerja baik dan penuh semangat. Mereka juga diminta memahami tanggung jawab setelah bergabung dalam birokrasi.

“Atasan akan menilai bagaimana integritas saudara, kinerja saudara dan loyalitas saudara. Ini akan berbicara apakah kontrak berlanjut atau dihentikan,” tegasnya.

Kepala BKPPD Purbalingga Heriyanto menjelaskan, sebanyak 86 PPPK Non Guru hasil seleksi tahun 2021 dilantik. Dari 162 formasi yang tersedia dan 322 pelamar, sebanyak 244 pelamar berhak mengikuti seleksi kompetensi setelah 78 orang tidak memenuhi syarat administrasi. Sebanyak 156 peserta tidak lolos passing grade sehingga hanya 86 formasi atau 53 persen yang terisi. Para PPPK tersebut telah mendapatkan Nomor Induk PPPK dari Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta pada 30 Desember 2021 dengan TMT 1 Januari 2022.

Baca berita lain di Purbalingga