Insentif PPh 21 untuk Lima Sektor Berlaku 2026

Insentif PPh 21 berlaku sepanjang 2026 bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp10 juta per bulan di lima sektor padat karya. Kebijakan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 itu mencakup sektor alas kaki, tekstil dan pakaian, furnitur, kulit dan produk kulit, serta pariwisata.

Pajak tetap dipotong secara administratif oleh pemberi kerja, tetapi ditanggung pemerintah sehingga tidak mengurangi gaji bersih pekerja. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi 2026.

Insentif PPh 21 dan Daya Beli Pekerja

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dr. Kusuma Wijayanto, menilai kebijakan ini positif dan aplikatif. Menurut dia, PPh 21 tidak hanya digunakan sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga ekonomi dan keberlangsungan sektor padat karya.

“Ketika pajak PPh 21 dibebaskan di bawah Rp10 juta, diharapkan masyarakat bisa mengalihkan pendapatannya ke konsumsi. Mereka beli barang, belanja kebutuhan, dan itu mendorong perputaran ekonomi,” ujar Kusuma di Laboratorium 5.01, Fakultas FEB UMS, Kamis (8/1/2026).

Tambahan penghasilan dari insentif PPh 21 dinilai berpotensi langsung digunakan pekerja untuk kebutuhan konsumsi. Kebijakan ini menyasar pekerja aktif dan dirancang untuk membantu sektor yang menghadapi perlambatan permintaan serta risiko pemutusan hubungan kerja.

Administrasi dan Risiko Kebijakan Pajak

Meski pajak ditanggung pemerintah, perusahaan tetap wajib menghitung, memotong secara administratif, dan melaporkan PPh 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa. Kusuma mengingatkan, beban administrasi perusahaan tidak sepenuhnya hilang karena pelaksanaan kebijakan membutuhkan sistem penggajian dan pemahaman sumber daya manusia yang memadai.

“Secara administratif, perusahaan tetap harus menghitung dan melaporkan. Kalau pengawasannya lemah, bisa muncul risiko kesalahan penggolongan atau manipulasi agar masuk kriteria pembebasan,” kata Kusuma.

Ia juga menilai pembatasan insentif pada lima sektor dapat memunculkan persoalan keadilan bagi pekerja di sektor lain dengan tingkat penghasilan yang sama. Pemerintah dinilai perlu menjelaskan dasar pemilihan sektor tersebut agar kebijakan tidak menimbulkan kecemburuan.

Dalam jangka pendek, insentif PPh 21 dinilai relevan, tetapi penerapannya tetap memerlukan evaluasi. Pemerintah perlu menilai dampaknya terhadap konsumsi, pemutusan hubungan kerja, dan pertumbuhan sektor padat karya. “Kalau ekonomi membaik, kebijakan ini bisa jadi jembatan. Tapi kalau tidak, pemerintah harus berani mengevaluasi dan mencari formula lain,” pungkas Kusuma.

Baca berita lain di Pendidikan