Jokowi Minta Pemda Permudah Perizinan Investasi

Presiden Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah mempermudah perizinan investasi agar iklim usaha di daerah semakin kompetitif. Permintaan itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) bersama Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2018, Rabu (28/3), di Jakarta.

“Saya titip, jangan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat dunia usaha dan membebani investor. Regulasi yang tumpang tindih akan menjerat kita sendiri,” kata Jokowi dalam forum tersebut.

Perizinan Investasi Jadi Fokus Reformasi Birokrasi

Pemerintah pusat tengah mengimplementasikan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. Lewat kebijakan ini, paradigma birokrasi diubah dari “Penguasa dan Birokrat” menjadi “Pelayan Masyarakat”. Empat langkah disiapkan, yakni pengawalan proses perizinan oleh Satuan Tugas (SATGAS) Percepatan Pelaksanaan Berusaha, penyatuan layanan lewat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penetapan standar perizinan, serta integrasi layanan secara elektronik.

Jokowi menerangkan investasi dan ekspor menjadi komponen paling penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seiring konsumsi masyarakat yang justru cenderung menurun meski kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih terbesar. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah berani mereformasi perizinan investasi demi memperbaiki iklim usaha.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan, kemudahan perizinan menjadi syarat agar daerah dilirik investor. “Jika kita ingin menjadi pilihan, maka kita harus berikan kemudahan. Kemudian, apapun peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, tidak akan ada artinya tanpa dukungan pelaksanaan dari Pemerintah Daerah,” kata Kalla.

Empat Jenis SATGAS Kawal Proses Perizinan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, yang juga menjabat Ketua SATGAS Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha, menjelaskan ada empat jenis SATGAS. SATGAS Nasional bertanggung jawab memantau proses perizinan dan wajib melapor bulanan kepada Presiden. SATGAS Kementerian/Lembaga, Provinsi, serta Kabupaten/Kota bertugas mengawal penyelesaian perizinan, mengidentifikasi aturan yang perlu direformasi, dan melapor ke SATGAS Nasional.

Selain itu, ada SATGAS Leading Sector yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pelayanan perizinan suatu sektor, serta SATGAS Pendukung yang membantu penyelesaian perizinan yang dibutuhkan Leading Sector. Pada tahap pertama, pemerintah fokus membentuk SATGAS serta menerapkan komitmen penyelesaian perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Industri, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Tahap kedua akan menitikberatkan pada reformasi regulasi pusat-daerah serta penerapan Online Single Submission (OSS) yang berjalan paralel dengan tahap pertama.

Darmin menegaskan Kabupaten/Kota yang belum membentuk SATGAS diminta segera membentuknya. Dua hal lain yang digarisbawahi dalam RKP adalah penyediaan sistem aplikasi online beserta pelatihan sumber daya manusia, serta reformasi regulasi di daerah. “Tahap kedua akan berjalan paralel dengan tahap pertama,” kata Darmin.

Baca berita lain di Rembang