Kabupaten Inklusi, Gunungkidul Siapkan Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengarahkan pembangunan infrastruktur agar ramah difabel sebagai bagian dari rencana mewujudkan kabupaten inklusi. Rencana itu disampaikan Bupati Gunungkidul Hj. Badingah, S.Sos., saat menyambut kunjungan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Uni Eropa di RM Simbok, Playen, Rabu (24/10).

Infrastruktur ramah difabel disiapkan

Badingah mengatakan pembangunan yang ramah difabel akan mencakup taman, sekolah, rumah sakit, puskesmas, gedung, perkantoran, trotoar, serta fasilitas lainnya. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga berencana mendeklarasikan wilayahnya sebagai kabupaten inklusi.

Menurut dia, upaya tersebut akan dilanjutkan melalui berbagai kebijakan, termasuk penetapan peraturan daerah dan peraturan bupati. Pemerintah daerah juga menyatakan dukungan terhadap setiap upaya untuk mengatasi persoalan sosial yang dirasakan masyarakat.

Gunungkidul sebelumnya menjadi lokasi penyelenggaraan Asosiasi Humanity Inclusion (HI) Inklusi 2018 di Desa Plembutan. Kegiatan itu dipusatkan di Gunungkidul dan saat materi ini disusun masih berjalan. Pemerintah kabupaten dan masyarakat menyambut baik penunjukan wilayah tersebut sebagai lokasi kegiatan.

Kunjungan membahas pemenuhan hak disabilitas

Badingah berharap kegiatan Inklusi 2018 dapat membantu mencari solusi atas tantangan dalam mewujudkan kabupaten inklusi. Tantangan itu antara lain ketimpangan hasil pembangunan yang dirasakan kelompok disabilitas, kelompok rentan, dan kelompok minoritas.

“Oleh karenanya, kami kedepan akan mengarahkan pembangunan Infrastruktur yang ramah difabel yang meliputi taman, sekolah, rumah sakit, Puskesmas, gedung, perkantoran, trotoar, dan lain-lain,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota DIY sekaligus Ketua Pokja APEKSI Wilayah Kota DIY, Heru Purwadi, mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk saling belajar mengenai pemenuhan hak kelompok rentan penyandang disabilitas.

Ia menyebut pembahasan mencakup sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik. Menurut Heru, setiap daerah memiliki tahapan dan proses yang berbeda dalam mewujudkan kabupaten atau kota inklusi. Kunjungan APEKSI dan Uni Eropa itu diikuti pemerintah daerah dari 14 kota dan delapan kabupaten.

“Pertemuan kunjungan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dengan perencanaan yang telah kami susun untuk mewujudkan Kabupaten Inklusi khususnya di Kabupaten Gunungkidul secara nyata,” kata Badingah.

Baca berita lain di Gunung Kidul