Kejati Jatim Perkuat Sinergi, Resmi Sambut Kaotmilti III

Kejati Jatim perkuat sinergi penegakan hukum bersama peradilan militer lewat kunjungan kehormatan Kepala Oditurat Militer Tinggi (Kaotmilti) III Surabaya. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar AF, menerima kunjungan Laksma TNI Dr. Effendy Maruapey beserta jajaran di ruang kerja Kajati Jatim, Surabaya, Kamis (24/9/2026).

Kejati Jatim Perkuat Sinergi Lewat Courtesy Call Perdana

Pertemuan ini menjadi kunjungan kehormatan perdana Kaotmilti III Surabaya sejak menjabat, sekaligus momentum mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat koordinasi antara kejaksaan dan peradilan militer di wilayah Jawa Timur. Turut mendampingi Kaotmilti III Surabaya antara lain Waka Otmilti Kolonel Kum Dedy Eka Putra, Kaotmil III-11 Surabaya Kolonel Chk Dewi Kusumaningtyas, serta Kalapas Militer Letkol Kum Askary. Sementara itu, Kajati Jatim didampingi Asisten Pidana Militer, Asisten Intelijen, dan Asisten Tindak Pidana Umum.

Dalam pertemuan tersebut, Laksma TNI Dr. Effendy Maruapey menyampaikan bahwa cakupan wilayah hukum Otmilti III memiliki irisan kewenangan yustisial dengan wilayah hukum Jawa Timur. Kondisi ini mendorong perlunya koordinasi dan komunikasi yang intensif, terutama dalam menyikapi dinamika penanganan perkara yang melibatkan subjek hukum dari lingkungan peradilan militer maupun peradilan umum.

KUHAP Baru Jadi Perhatian Bersama Dua Institusi

Menyambut hangat kunjungan tersebut, Dr. Abdul Qohar menegaskan kesiapan jajaran Kejati Jatim untuk mendukung koordinasi teknis dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di lapangan. Hal ini termasuk menyesuaikan mekanisme penanganan perkara dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pemberlakuan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Langkah Kejati Jatim perkuat sinergi dengan lembaga peradilan militer ini dinilai penting mengingat kompleksnya penanganan perkara yang melibatkan personel militer maupun sipil di satu wilayah hukum yang sama. Pertemuan ditutup dengan pertukaran cinderamata sebagai simbol hubungan baik antarlembaga, dengan harapan sinergi yang terbangun dapat mendukung terciptanya kepatuhan hukum antara unsur sipil dan militer di Jawa Timur.

Peradilan militer di Indonesia memang memiliki kewenangan terpisah dari peradilan umum untuk menangani perkara yang melibatkan anggota TNI, namun dalam praktiknya kerap muncul irisan kasus yang melibatkan warga sipil sekaligus personel militer sekaligus, sehingga koordinasi antarlembaga seperti yang dibangun lewat pertemuan ini menjadi krusial agar penanganan perkara tetap berjalan tertib dan tidak tumpang tindih kewenangan.

Pertemuan lintas institusi semacam ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga kepastian hukum di tengah perubahan regulasi acara pidana yang berlaku secara nasional, sekaligus mempererat hubungan antarlembaga penegak hukum di berbagai tingkatan. Simak berita hukum lainnya di kanal Hukum diberitakan.com, atau baca liputan lengkapnya di laman resmi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.