TERKINI
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
HUKUM KRIMINAL

Kejati Jatim Siapkan Pendampingan Datun SUTT Madura

Pendampingan Datun
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Waktu
Kamis (15/10/2026)
Lokasi
The Alana Surabaya
Pelaku
PT PLN UPP JBTB 2 dan empat Kejaksaan Negeri
Program
Rencana pembangunan SUTT di Pulau Madura
Narasumber
Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyiapkan Pendampingan Datun untuk rencana pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Pulau Madura. Kerja sama itu melibatkan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Timur dan Bali 2 (UPP JBTB 2) serta Kejaksaan Negeri Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Penandatanganan berlangsung di The Alana Surabaya, Kamis (15/10/2026), dengan disaksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H.

Dr. Abdul Qohar mengatakan dukungan hukum tersebut disiapkan untuk mendampingi proses perizinan, pembebasan lahan, dan pembangunan fisik. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu menjelaskan, pendampingan diperlukan agar pelaksanaan proyek mengikuti ketentuan hukum serta potensi kendala dapat diantisipasi.

“Besar harapan kami, kerja sama ini tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, tetapi juga mendukung keberhasilan proyek strategis nasional pada sektor penyediaan ketenagalistrikan, khususnya di wilayah Madura, agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Dr. Abdul Qohar.

Pendampingan Datun untuk Proyek SUTT Madura

Perjanjian kerja sama ditandatangani Manajer UPP JBTB 2 I Made Gita Prawira bersama pimpinan Kejaksaan Negeri Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Keterlibatan empat kejaksaan negeri itu berkaitan dengan pembangunan SUTT yang diarahkan untuk memperkuat keandalan serta kapasitas pasokan listrik di Pulau Madura.

Ruang dukungan yang diberikan mencakup Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya. Seluruhnya berada dalam lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara, termasuk langkah untuk mencegah dan menangani kendala melalui pendekatan preventif serta persuasif.

Ruang Lingkup Kerja Sama PLN dan Kejari

Kerja sama tersebut hanya ditujukan untuk kebutuhan hukum dalam perizinan, pembebasan lahan, dan konstruksi SUTT Madura. Kesepakatan ini tidak mencakup penanganan perkara pidana umum maupun pidana khusus.

Hadir dalam kegiatan itu General Manager PLN UIP JBTB Hendro Prasetyawan, Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PLN UIP JBTB Dede Mairizal, Plh. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Kabag TU, serta para Kepala Seksi Datun Kejati Jatim dan Kejari se-Madura.

Baca berita lain di Hukum