Kemandirian Vaksin Diperkuat Aturan Baru BPOM

Penguatan kemandirian vaksin menjadi salah satu fokus Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam kuliah umum di kampus Indonesia International Institute for Life-Sciences (i3L), Jakarta, Selasa (3/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, BPOM menyampaikan komitmen mempercepat inovasi dan memperluas akses vaksin.

Taruna Ikrar menjelaskan, vaccine gap atau celah vaksin merujuk pada kondisi ketika penyakit berbahaya, seperti tuberkulosis (TBC), acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), hepatitis C, dan malaria, belum memiliki vaksin efektif atau belum dapat diakses secara adil. Kuliah umum itu juga dihadiri Rektor i3L Katherine dan Board Director Kalbe Farma Mulialie.

Menurut Taruna, kebutuhan vaksin yang tidak merata masih menjadi persoalan global. “Karena seluruh dunia membutuhkan vaksin itu. Ada negara-negara yang punya vaksin, ada yang tidak,” ungkapnya saat menjelaskan kesenjangan akses tersebut.

Ketimpangan itu tampak selama pandemi COVID-19. Negara berpenghasilan tinggi mencakup lebih dari 80 persen vaksinasi dalam 12 bulan, sedangkan cakupan vaksinasi di negara berpenghasilan rendah berada di bawah 15 persen.

Riset vaksin diarahkan ke tahap produksi

Pengembangan vaksin menghadapi sejumlah hambatan, mulai dari kerumitan biologis virus yang cepat bermutasi hingga biaya riset yang tinggi. Keterbatasan fasilitas produksi lokal dan kendala distribusi rantai dingin juga memengaruhi ketersediaan vaksin.

Taruna menyatakan keberhasilan vaksin tidak berhenti pada penemuan di laboratorium. Vaksin harus terjangkau, mampu diproduksi secara massal, dan disalurkan dengan adil. Untuk mendukung tujuan itu, BPOM mendorong penggunaan platform mRNA, kecerdasan buatan atau AI, serta vaksin mukosa.

BPOM mendampingi peneliti dan industri farmasi sejak pengujian awal, uji klinis, penyiapan fasilitas produksi berstandar current good manufacturing practice (cGMP), sampai penerbitan izin edar. Pendampingan tersebut diarahkan untuk membawa hasil penelitian ke tahap hilirisasi dan menjadi produk obat yang siap digunakan.

Persetujuan bersyarat masih dalam tahap rancangan

BPOM sedang menyiapkan aturan conditional approval atau persetujuan bersyarat untuk mempercepat akses terhadap vaksin dan obat baru. Skema itu dirancang dengan mengacu pada praktik di Eropa serta melengkapi jalur special access scheme (SAS), emergency use authorization (EUA), dan evaluasi normal.

Taruna menegaskan, percepatan melalui aturan tersebut tidak mengurangi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Rancangan conditional approval disusun melalui koordinasi dengan berbagai lembaga serta masukan publik.

BPOM juga mendorong perguruan tinggi dan industri farmasi memperkuat alih teknologi serta kemitraan produksi dalam negeri. Langkah itu ditujukan untuk mendukung ketersediaan vaksin yang aman, efektif, dan terjangkau.

Baca berita lain di Kesehatan