Kerja Sama Kejaksaan Purbalingga Diperpanjang

Kerja sama kejaksaan dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diperpanjang melalui penandatanganan nota kesepakatan di bidang perdata dan tata usaha negara, Kamis (20/5), di Pendopo Dipokusumo. Nota kesepakatan itu ditandatangani Bupati Purbalingga bersama Ketua Kejaksaan Negeri Purbalingga.

Kerja sama tersebut mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Lalu Syaifudin mengatakan, salah satu bentuk kerja sama yang dapat dilakukan ialah menjadi mediator dalam pengembalian aset negara.

Kerja Sama Kejaksaan Menjangkau Aset dan Keuangan Daerah

Lalu menyebut Pemkab Purbalingga perlu menginventarisasi berbagai persoalan aset yang kemungkinan dikuasai pihak ketiga secara tidak sah. Kejaksaan, kata dia, siap membantu pemerintah daerah maupun instansi lain dalam proses tersebut.

Selain pemulihan aset, Kejaksaan Negeri Purbalingga siap membantu pemulihan keuangan daerah, termasuk menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang belum ditindaklanjuti. Kejaksaan juga dapat mendampingi atau menerima kuasa untuk membantu penagihan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Legal asistensi menjadi bentuk kerja sama yang sering berlangsung. Dari 224 desa di Purbalingga, sebanyak 124 desa telah mendapat pendampingan Kejaksaan Negeri. Sebanyak tujuh organisasi perangkat daerah juga telah meminta pendampingan untuk kegiatan 2021.

Pendampingan Hukum untuk Mencegah Sengketa

Lalu menjelaskan, Jaksa Pengacara Negara membantu mencegah kesalahan yang dapat berdampak pada sanksi pidana atau menimbulkan sengketa. Dalam legal asistensi, jaksa membantu memberikan solusi ketika pemerintah menghadapi keputusan sulit dalam penggunaan anggaran, termasuk saat regulasi memiliki tafsir beragam atau belum mengatur secara tegas.

Untuk kebutuhan tersebut, Kejaksaan menyiapkan perangkat legal opinion. Lalu mengingatkan agar persoalan diselesaikan sebelum terlambat. Jika perkara sudah terlanjur menjadi peristiwa pidana, Jaksa Pengacara Negara tidak dapat berbuat banyak.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan nota kesepakatan itu merupakan perpanjangan kerja sama yang telah dilakukan sejak 2019. Menurut dia, sinergi dengan Kejaksaan membantu pengambilalihan aset daerah yang sebelumnya berstatus terkatung-katung serta pendampingan pengembalian kerugian negara.

Ia menyebut kerja sama tersebut juga dapat diperluas ke sektor lain, termasuk optimalisasi pendapatan asli daerah. Temuan dari Inspektorat maupun BPK yang belum ditindaklanjuti akan menjadi salah satu objek kerja sama agar pengembalian kerugian negara dapat dilakukan secara optimal.

Baca berita lain di Purbalingga