Kerja Sama TRP Kartini Dikaji Pemkab Rembang

Pemerintah Kabupaten Rembang mengkaji kerja sama TRP Kartini dengan pihak ketiga yang menawarkan nilai Rp400 juta per tahun untuk pengelolaan kawasan pada 2026. Penawaran itu tidak mencakup bangunan gereja lama yang berstatus cagar budaya.

Bupati Rembang Harno mengatakan pihak ketiga tersebut berasal dari Rembang. Menurut dia, selama ini pengelolaan TRP Kartini dilakukan sendiri dan hasilnya tidak lebih dari nilai penawaran yang diajukan. “Sudah ada pihak ketiga yang berminat dengan nilai Rp400 juta per tahun, tanpa gedung gereja. Selama ini dikelola sendiri, hasilnya tidak lebih dari nominal itu,” ujar Harno.

Kerja Sama TRP Masih Dikaji

Harno menyebut kerja sama TRP Kartini masih harus melalui mekanisme dan kajian teknis sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Rembang menilai pengelolaan oleh pihak ketiga dapat menghadirkan manajemen yang lebih profesional serta meningkatkan kualitas fasilitas dan kenyamanan pengunjung.

Kajian untuk proses lanjutan dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Kepala dinas tersebut, Prapto Raharjo, membenarkan adanya pengajuan minat kerja sama pengelolaan TRP Kartini. Namun, pengajuan itu masih dalam tahap pendalaman administratif dan telaah regulasi.

Pengajuan Diarahkan Menjadi Kerja Sama

Prapto menjelaskan, pihaknya telah rapat dengan Asisten II dan organisasi perangkat daerah terkait, kemudian menindaklanjutinya melalui rapat internal. Pada awalnya, pengajuan tersebut berbentuk sewa. Namun, berdasarkan paparannya, rencana itu lebih mengarah pada kerja sama sehingga pemohon diminta memperbarui permohonan.

Hasil koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang serta Inspektorat menunjukkan adanya prosedur yang harus dipenuhi. Prapto menyebut mekanisme tersebut juga mengacu pada peraturan bupati dan membuka kemungkinan pengumuman agar proses pengelolaan tidak menimbulkan keberatan.

“Ternyata ada prosedurnya, Perbupnya juga, dan kami dikasih saran alangkah lebih baiknya itu diumumkan,” kata Prapto. Ia menegaskan, analisis nilai kerja sama diperlukan karena TRP Kartini merupakan aset daerah. Pemerintah juga akan menilai profesionalisme calon pengelola, termasuk rencana peningkatan fasilitas, bukan hanya keuntungan yang diperoleh.

Baca berita lain di Rembang