Fakta Kunci
Bunda PAUD Kabupaten Jepara berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jepara untuk mempercepat pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi peserta didik PAUD. Kolaborasi KIA PAUD Jepara itu ditandatangani dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat 1 Setda Jepara, Kamis (16/04/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bunda PAUD Kabupaten Jepara Laila Saidah Witiarso, Kepala Disdukcapil Jepara Ferry Yudha Adhi Dharma Rahardjo, Pokja Bunda PAUD Kabupaten Jepara, Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Jepara, serta tamu undangan lainnya.
KIA PAUD Jepara untuk Perlindungan Hak Anak
Rakor itu merupakan agenda rutin untuk mengawal dan memastikan program Pendidikan Anak Usia Dini berjalan secara optimal, terarah, dan berkelanjutan. Dalam kegiatan yang sama, Bunda PAUD dan Disdukcapil Jepara menandatangani kerja sama terkait percepatan pembuatan KIA bagi peserta didik PAUD.
Laila mengatakan kepemilikan KIA berperan sebagai identitas sekaligus bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak. Ia mengajak Bunda PAUD Kecamatan menyosialisasikan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk KIA, KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, serta Akta Perkawinan dan Perceraian.
“Kepemilikan KIA ini bukan hanya sebagai identitas, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak,” ujar Laila. Ia juga mengajak Bunda PAUD Kecamatan dan Pokja Bunda PAUD Kabupaten untuk aktif, inovatif, serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.
Disdukcapil Jepara Siapkan Layanan hingga Desa
Kepala Disdukcapil Jepara Ferry Yudha Adhi Dharma Rahardjo menyampaikan komitmen menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, dan gratis hingga menjangkau desa-desa.
“Kami terus berupaya memastikan seluruh masyarakat, termasuk anak-anak, memiliki dokumen kependudukan yang sah,” ungkap Ferry. Ia mengajak para kader di desa turut mendukung percepatan pembuatan KIA bagi seluruh peserta didik PAUD.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membantu anak-anak di Kabupaten Jepara memiliki identitas resmi sejak dini. Langkah ini juga berkaitan dengan perlindungan hak sipil dan penguatan tertib administrasi kependudukan mulai dari lingkungan keluarga.
Baca berita lain di Jepara