Korupsi 700 Juta, Eks Pegawai Bank Terancam 20 Tahun Penjara

Seorang eks pegawai bank pelat merah di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berinisial S, kini berstatus tersangka dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara menyangka S menyelewengkan uang angsuran serta uang pelunasan pinjaman milik nasabah, ditambah penyaluran kredit yang tidak sesuai ketentuan. Total kerugian negara dalam perkara ini tercatat Rp703.288.748.

Keterangan itu disampaikan Kepala Kejari Jepara, Agung Bagus Kade Kusimantara, kepada awak media di kantor Kejaksaan Negeri Jepara, Kamis, 24 September 2026. Menurut Agung, perbuatan tersangka berlangsung sejak 2022 hingga 2024, dan S sudah diberhentikan dari pekerjaannya pada 2024.

Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, Agung Bagus Kade Kusimantara, menyampaikan keterangan pers kasus korupsi uang nasabah.

Rincian Kerugian Negara dari Perkara Eks Pegawai Bank

Angka kerugian tersebut berasal dari laporan hasil audit perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Laporan itu tertuang dalam surat Nomor PE.03.03/SR/S-324/PW11/5.1/2026 tertanggal 1 September 2026.

Dari total Rp703.288.748, sebanyak Rp653.288.748 merupakan uang angsuran dan pelunasan pinjaman nasabah yang tidak disetorkan ke bank. Sisanya, Rp50 juta, bersumber dari pinjaman yang disalurkan tidak sesuai ketentuan. Kepada petugas, eks pegawai bank itu mengaku uang hasil perbuatannya dipakai untuk kepentingan pribadi.

Perkara ini tidak terbongkar lewat pemeriksaan internal, melainkan dari laporan nasabah yang merasa dirugikan. Agung menjelaskan, awalnya ada nasabah yang sudah melunasi pinjaman tetapi tidak bisa mengambil jaminannya. Mereka kemudian melapor ke Kejaksaan Negeri Jepara.

“Kasus ini terjadi sejak tahun 2022 hingga 2024. Dan tersangka S ini sudah diberhentikan sejak tahun 2024,” ujar Agung.

Cara Tersangka Menjalankan Aksinya

Agung menguraikan, eks pegawai bank itu mendatangi rumah-rumah nasabah. Nasabah lalu menitipkan uang angsuran kepadanya, tetapi uang tersebut tidak dibayarkan ke bank. Hal yang sama terjadi pada uang pelunasan pinjaman.

“Jadi modus yang digunakan tersangka itu. Angsuran nasabah dan pelunasan pinjaman yang tidak dibayarkan. Tersangka ini datang ke rumah-rumah nasabah, uang angsuran dititipkan kepadanya dan pinjaman tidak sesuai ketentuan,” kata Agung.

Hingga kini tercatat 28 nasabah menjadi korban eks pegawai bank tersebut. Kejari Jepara menilai jumlah itu masih bisa bertambah karena tindakan tersangka berlangsung sekitar dua tahun. Penyidik juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat seiring pengembangan penyidikan.

“Tidak menutup kemungkinan keterlibatan pihak lain. Korbannya ada 28 orang, juga mungkin bisa bertambah,” ungkap Agung.

Tiga Pasal dan Ancaman 20 Tahun Penjara

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Jepara, Ahmad Zaim, menyebut S disangka dengan tiga pasal sekaligus. Pertama, Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketiga, Pasal 8 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tersangka S dijerat dengan pasal tersebut. Ancaman hukumannya 20 tahun kurungan penjara,” tandas Zaim.

Zaim menambahkan, penetapan tersangka terhadap eks pegawai bank itu dilakukan setelah penyidik memeriksa saksi-saksi dan ahli, serta mengumpulkan barang bukti. Penyidik juga menyatakan telah memegang dua alat bukti yang sah. Sebagai tersangka, S tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perkara eks pegawai bank ini bukan yang pertama ditangani Kejari Jepara. Sebelumnya, kejaksaan menangani perkara pegawai bank berinisial AWP terkait penyaluran kredit pada 2023–2024. Menurut penyidik, AWP menawarkan realisasi ulang pinjaman kepada nasabah, lalu dana yang cair justru dikuasai dan dipindahkan ke rekening pribadinya. Kerugian dalam perkara itu dihitung sekitar Rp858,64 juta. AWP disebut memperoleh buku tabungan, kartu debit, dan PIN nasabah dengan dalih koreksi administrasi.

Berkaca dari dua perkara tersebut, masyarakat diimbau lebih berhati-hati terhadap oknum pegawai yang tidak bertanggung jawab. Nasabah yang merasa menjadi korban diminta proaktif melapor kepada petugas berwenang.

Baca berita lain di Hukum