KPP Pratama Batang Gelar FKP Pajak Tanah

KPP Pratama Batang menggelar FKP pajak tanah di Aula KPP Pratama Batang, Kabupaten Batang, Selasa (10/9/2024). Kegiatan ini membahas peningkatan penerimaan negara, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, serta pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Kepala KPP Pratama Batang Oktria Hindrarji mengatakan, FKP digelar sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Forum tersebut mempertemukan penyelenggara layanan publik dengan masyarakat untuk berdialog, berdiskusi, dan bertukar opini secara partisipatif.

FKP pajak tanah menyelaraskan aturan dan layanan

Oktria menyebut forum itu bertujuan menyelaraskan pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan meningkatkan kualitas layanan perpajakan di Kabupaten Batang serta Kabupaten Kendal. Pembahasan secara khusus mencakup kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan. FKP pajak tanah juga menjadi ruang untuk membahas pemenuhan kewajiban tersebut.

Menurut Oktria, kegiatan tersebut perlu dilaksanakan secara rutin karena menjadi sarana untuk merencanakan dan mendiskusikan peraturan sebelum diterapkan. FKP juga digunakan sebagai ajang koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan mitra kerja. “Kami berupaya untuk mensinkronkan pelayanan dan proses bisnis, agar dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara,” katanya.

Sistem pertanahan terhubung dengan instansi

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Batang Sunarni menjelaskan penerapan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Ia mengatakan seluruh layanan pendaftaran di Kantor Pertanahan kini dilakukan melalui aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).

Sunarni menuturkan, Kantor Pertanahan tidak lagi melakukan input data secara manual. Data diambil melalui sistem host to host dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Sistem tersebut memudahkan pemrosesan data dan meningkatkan akurasi layanan, terutama terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta PPh.

Kasubid Pelayanan dan Penetapan BPKPAD Batang Subkhan menambahkan, pajak daerah merupakan sumber pendapatan untuk pembangunan. Ia menyebut dasar hukumnya adalah UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Perda No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Subkhan menjelaskan pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan setiap orang atau badan. Ia juga menguraikan NJOP sebagai harga rata-rata transaksi jual beli tanah atau bangunan. Jika transaksi tidak tersedia, NJOP ditentukan melalui perbandingan dengan objek sejenis atau berdasarkan nilai perolehan baru.

Baca berita lain di Batang