Kunjungan Komisi A DPRD Jateng ke Diskarpus Jepara

Kunjungan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah ke Diskarpus Jepara berlangsung di aula Diskarpus pada Senin (22/7/2024). Kunjungan Komisi A itu bertujuan menghimpun masukan untuk penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan. Masukan tersebut mencakup kebutuhan sumber daya manusia, aset, koleksi buku, serta pengembangan layanan perpustakaan berbasis digital.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi A Fuad Hidayat dan disambut Pelaksana Tugas Diskarpus Jepara Deni Hendarko. Penjabat Bupati Jepara H. Edy Supriyanta serta Asisten 3 Sekda Ronji turut hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan itu menjadi bagian dari pembahasan kebutuhan perpustakaan di wilayah Jepara.

Masukan Jepara dalam Kunjungan Komisi A

Edy menyoroti keterbatasan sumber daya manusia untuk mendukung operasional perpustakaan di desa dan kecamatan, termasuk Karimunjawa. Saat ini, Jepara hanya memiliki 68 tenaga. Kondisi itu membuat pembangunan perpustakaan desa belum berjalan optimal. Keterbatasan tenaga tersebut juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan aturan tentang penyelenggaraan perpustakaan.

Menurut Edy, anak-anak di Karimunjawa membutuhkan perpustakaan untuk meningkatkan literasi, terutama bahasa Inggris. Ia mengusulkan pembangunan perpustakaan dengan melibatkan masyarakat keturunan yang berbahasa Indonesia untuk ikut mengajar. Usulan itu disampaikan sebagai bagian dari masukan daerah terhadap kebutuhan layanan perpustakaan bagi masyarakat.

Edy juga menyampaikan perlunya pengembangan layanan gedung perpustakaan. Ia berharap aset milik pemerintah provinsi dapat segera dihibahkan kepada kabupaten. Selain persoalan aset, Jepara masih kekurangan sekitar 29 ribu buku. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat layanan dan koleksi perpustakaan di daerah.

Kolaborasi dan layanan digital perpustakaan

Fuad menyebut kolaborasi antara perpustakaan provinsi, kabupaten dan kota, hingga perpustakaan nasional diperlukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Ia menjelaskan penyempurnaan perda diperlukan dalam perubahan aturan pergub terkait dinas arsip Jawa Tengah. Pembahasan itu diharapkan dapat memuat kebutuhan masing-masing daerah.

Fuad juga menyoroti kebutuhan fasilitas teknologi dan layanan berbasis digital yang sesuai dengan generasi muda. Ia menyebut pemindahan dokumen ke format digital serta kerja sama dengan perguruan tinggi melalui artikel dan jurnal perpustakaan sebagai model yang dapat dibahas dalam perda. Layanan tersebut menjadi bagian dari pengembangan perpustakaan agar dapat menjangkau kebutuhan masyarakat.

Deni meminta dukungan DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait status tanah dan fasilitas digitalisasi perpustakaan Jepara. Ia menjelaskan bangunan Diskarpus sebelumnya merupakan kantor penerangan dan telah diserahkan kepada pemerintah daerah, tetapi administrasi peralihan hak atas tanah belum diselesaikan sehingga sertifikatnya masih atas nama pemerintah provinsi. Persoalan tersebut turut disampaikan dalam Kunjungan Komisi A untuk mendapat perhatian dalam pembahasan aturan dan kebutuhan perpustakaan.

Baca berita lain di Jepara