Layanan Pertanahan Wonosobo Resmi Janji 10 Hari

Data pajak bumi dan bangunan yang masih tercatat atas nama pemilik lama, padahal tanahnya sudah berpindah tangan, menjadi salah satu persoalan konkret yang coba dibenahi lewat kerja sama baru layanan pertanahan Wonosobo. Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Kantor Pertanahan setempat meneken Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja di Ruang Perundingan Kabupaten Wonosobo, Rabu (23/9/2026), menindaklanjuti pembahasan substansi yang sudah dimulai sejak Senin (7/9/2026) di BPPKAD Kabupaten Wonosobo.

Sinkronisasi Data Jadi Kunci Layanan Pertanahan Wonosobo

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Wonosobo, Aldhiana Kusumawati, mencontohkan persoalan lapangan yang kerap muncul: kepemilikan tanah sudah berganti lewat jual beli, tapi kewajiban pajaknya masih melekat pada nama pemilik sebelumnya karena data belum disinkronkan. Perbaikan sistem inilah yang menjadi fokus utama pembaruan kerja sama antara Pemkab dan Kantor Pertanahan kali ini, sekaligus menyokong program nasional layanan peralihan hak atas tanah yang ditargetkan tuntas dalam 10 hari kerja.

Menurut Aldhiana, urusan ini bukan semata soal kecepatan layanan lima belas menit di loket, melainkan pembenahan menyeluruh tata kelola pertanahan dan tata ruang di Wonosobo agar dampaknya benar-benar dirasakan warga yang mengurus peralihan hak maupun kewajiban pajaknya.

Dua Dokumen Sekaligus untuk Memperkuat Layanan Pertanahan Wonosobo

Realisasi kerja sama ini dituangkan lewat dua naskah berbeda yang diteken bersamaan. Satu, Perjanjian Kerja Sama Teknis antara Kantor Pertanahan dan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang mengatur titik temu urusan pertanahan dengan pengelolaan keuangan daerah. Dua, Nota Kesepakatan yang memuat garis besar sinergi tugas pertanahan dan tata ruang antar-kedua instansi secara umum. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, Jatmiko, menilai langkah ini akan membuat data dua institusi lebih terintegrasi, sehingga pelayanan warga sekaligus pengamanan aset pemerintah bisa jalan bersamaan tanpa saling menunggu.

Persoalan aset Pemkab yang belum bersertifikat, termasuk di level desa, turut mewarnai pembicaraan dalam forum ini. Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, memandang urusan ini sebagai pekerjaan rumah yang perlu tuntas demi kepastian hukum, bukan sekadar formalitas administrasi semata — sertifikat yang lengkap menjadi bekal utama jika suatu saat muncul klaim atau sengketa atas lahan yang sama.

Pembagian kerja lintas dinas juga sudah dipetakan: BPPKAD bersama Kantor Pertanahan menangani penyelarasan data dan peta bidang tanah, sementara dukungan sistem teknologi informasi diserahkan ke dinas komunikasi dan informatika daerah. Basis data yang rapi, menurut pihak Setda, menjadi modal utama saat harus menyelesaikan sengketa pertanahan yang jumlahnya diperkirakan lebih banyak dari yang terlihat di permukaan saat ini.

Di luar urusan aset pemerintah, masyarakat umum yang tanahnya belum bersertifikat tetap punya jalur lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berjalan terpisah namun searah dengan agenda pembenahan ini. Harapannya, kerja sama dua lembaga ini tidak berhenti pada seremoni tanda tangan naskah kesepakatan, melainkan benar-benar terasa lewat perubahan cara kerja layanan pertanahan Wonosobo yang dialami warga sehari-hari saat mengurus tanahnya.

Kabar pertanahan dan pemerintahan Kabupaten Wonosobo lainnya dapat diikuti lewat arsip berita Wonosobo di diberitakan.com. Rilis resmi kegiatan ini turut dipublikasikan lewat laman resmi Pemkab Wonosobo.