Legalitas Hotel Diperketat oleh Satpol PP Brebes

Legalitas hotel dan karaoke di Kabupaten Brebes menjadi perhatian Satpol PP melalui kegiatan Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Acara tersebut berlangsung di Aula Lantai 5 Kantor Pemerintahan Terpadu Brebes, Senin (25/5/2026), dengan tujuan mendorong pelaku usaha memenuhi ketentuan perizinan. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menjelaskan tahapan legalitas kepada pelaku usaha.

Peserta kegiatan terdiri atas 18 perwakilan manajemen hotel, 11 pengusaha karaoke, dan lima pengelola penginapan. Dalam kegiatan itu, DPMPTSP dan DLHPS ikut mendukung proses pengurusan izin bagi pelaku usaha hiburan masyarakat. Kehadiran kedua instansi tersebut mendukung penjelasan mengenai pengurusan izin dan ketentuan yang perlu dipenuhi.

Legalitas hotel berkaitan dengan PAD

Sekda Brebes Tahroni menyampaikan pesan Bupati Brebes bahwa sektor usaha turut menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut dia, penyelenggaraan usaha juga perlu memperhatikan ketertiban dan kenyamanan masyarakat melalui pengelolaan perizinan yang transparan serta sesuai aturan.

Tahroni menjelaskan, legalitas usaha berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembentukan iklim usaha yang sehat. Ia juga mengingatkan pelaku usaha agar mengelola sampah secara bertanggung jawab sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan perizinan yang sesuai aturan dinilai penting dalam penyelenggaraan usaha.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu sinergi dan komitmen dari seluruh pihak,” ujarnya.

Satpol PP siapkan desk pelayanan

Kepala Satpol PP Kabupaten Brebes Caridah menyebut kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

Menurut Caridah, sebagian pengusaha masih belum yakin mengurus izin karena belum mengetahui tahapan legalitas formal. Ia menilai usaha hotel dan karaoke memiliki potensi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Brebes. Karena itu, pemahaman mengenai legalitas hotel dan usaha terkait menjadi bagian dari kegiatan sosialisasi.

“Fokus yang ingin kami legalkan adalah besarnya potensi PAD. Karena selama ini banyak pengusaha masih ragu mengurus perizinan lantaran belum ada legalitas formalnya,” ujar Caridah.

Untuk membantu proses tersebut, Satpol PP menyediakan desk pelayanan bagi pelaku usaha. Petugas mendata usaha yang belum memiliki izin, masih dalam tahapan pengurusan, serta yang telah mengantongi legalitas secara lengkap. Pendataan itu menjadi dasar untuk mengetahui status perizinan setiap usaha.

Caridah mengatakan pendataan diperlukan agar pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran dapat dilakukan lebih mudah. Hal yang diantisipasi antara lain praktik prostitusi terselubung dan peredaran minuman keras ilegal. “Mengantisipasi adanya pelanggaran, baik praktik prostitusi terselubung maupun miras, tentu kami akan lebih masif dari sisi pengawasan maupun penegakan sanksi jika semua pelaku usaha sudah terdaftar secara legal,” tandasnya.

Baca berita lain di Brebes